Home / Ekonomi / Waspada! Menkopolhukam Sebut Pinjol Ilegal Sebagai Transformasi Rentenir
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (istimewa)

Waspada! Menkopolhukam Sebut Pinjol Ilegal Sebagai Transformasi Rentenir

KitaIndonesia.Com – Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyedia layanan pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal. Selain sangat merugikan masyarakat, Pinjol ilegal sesungguhnya merupakan transformasi rentenir di era digital.

Karena itu, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, terus melakukan upaya bersama dalam memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat tersebut.

“Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital, perlu kehati-hatian untuk memberantasnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 11 Februari 2022.

Mahfud MD menyampaikan ini saat menjadi pembicara kunci web seminar ‘Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum’ yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia kemudian merincikan beberapa praktik merugikan yang dilakukan pinjol ilegal, seperti memberlakukan bunga pinjaman lebih tinggi dari bank, memberikan pinjaman tanpa jaminan, serta memberikan persetujuan terhadap akses data pribadi sebagai prasyarat pinjaman.

Layanan pinjol ilegal tersebut kemudian sering disalahgunakan oleh penyedia layanan, khususnya lembaga keuangan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK dan asosiasi terkait.

Karena itu, demikian Mahfud MD, penutupan akses atau pemblokiran pinjol ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan bagian dari tindakan administratif yang dapat dilakukan negara.

Hal itu bertujuan agar ruang bagi pinjol ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin banyak.

“Langkah ini harus didukung dengan membuka akses pengaduan masyarakat yang mudah untuk dijangkau. Partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan yang ilegal ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penanganan pinjol yang harus dibangun oleh negara,” tegasnya. (KI-01)

Check Also

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, 1 April 2022 /Dok. ksp.go.id

Kenaikan PPN Hingga 11 Persen Disebut Untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

KitaIndonesia.Com – Mulai 1 April 2022, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *