Home / Peristiwa / Nasional / Waspada Hoaks! Togar Situmorang Minta Masyarakat Baca Utuh UU Ciptaker
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Waspada Hoaks! Togar Situmorang Minta Masyarakat Baca Utuh UU Ciptaker

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat. Namun saat bersamaan, perkembangan teknologi ini juga bisa memberikan malapetaka bagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.

Penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial yang kian menjamur misalnya, menjadi bencana besar belakangan ini. Masyarakat bahkan jarang memilah mana informasi, sehingga sulit membedakan fakta dan hoaks.

Hal ini mendapat perhatian khusus dari advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CLA. Ia bahkan menyontohkan fenomena beberapa hari ini di dunia maya, di mana banyak sekali informasi terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI.

Melihat kondisi ini, Togar Situmorang  meminta masyarakat agar mewaspadai hoaks. Masyarakat diharapkan dapat membaca secara utuh informasi yang sesuai fakta dan tidak malah terpengaruh dengan hoaks di media sosial mengenai UU Ciptaker.

“Waspada! Sebab hoaks yang disebarkan itu pasti dibuat secara sengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Kamis (8/10/2020).

Advokat kondang yang belakangan banyak menangani kasus hukum selebriti ibu kota ini pun menghimbau masyarakat supaya dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Dengan demikian, informasi yang masuk benar-benar yang sesuai fakta.

“Jadi, masyarakat harus cerdas dan selektif dalam menerima informasi dari media. Itu penting dilakukan, sebab banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang memiliki kepentingan tertentu dengan memanfaatkan media untuk menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan banyak persepsi miring di masyarakat serta membuat kegaduhan,” tandas Togar Situmorang.

Hoaks, imbuhnya, sudah membuat kegaduhan yang begitu luas di masyarakat. Bahkan, karena informasi yang sepotong – potong, masyarakat menjadi terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum.

“Padahal apabila Undang-Undang Cipta Kerja tersebut banyak yang tidak setuju, masih ada langkah hukum seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Presiden sendiri bisa mengeluarkan Perppu,” ujar Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan; Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction, Jalan Srengseng Raya Nomor 69 RT/RW 05/06, Jakarta Barat; Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon; Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar; serta Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang – Pontianak, Kalimantan Barat, ini.

Apa yang terjadi dua hari belakangan ini, menurut dia, karena ada yang menarasikan bahwa seolah-olah UU Ciptaker adalah kiamat bagi para pekerja. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang gemar membuat gaduh dengan berharap agar orang – orang yang tidak paham UU Ciptaker dapat bersimpati, sehingga dalam berpolitik mereka tidak menyampaikan kebenaran namun hanya mencari kemenangan dengan cara tipu-tipu.

“Penolakan organisasi buruh terhadap omnibus law sejatinya tidak mewakili buruh seluruhnya. Sama seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya jarang sekali mewakili rakyat. Memang ada sebagian anggota DPR yang cukup berkualitas, tapi mereka menjadi minoritas. Begitu juga dengan organisasi buruh yang kebanyakannya bukan buruh. Yang rumahnya mewah dan kendaraannya premium,” tandas Togar Situmorang.

“Tapi bagaimanapun, beginilah negara demokrasi. Toh, preman dan mantan narapidana bisa disulap jadi pemuka agama. Melawan mereka dengan cara mencuci label yang sudah melekat terbukti tidak efektif. Karena mereka sudah terlanjur terbentuk. Maka dari itu, kita fokus saja pada perang pemikiran, melawan pesan-pesan provokasi yang mereka bawa dan sebarkan,” imbuhnya.

Terkait omnibus law, demikian Togar Situmorang, belakangan ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat. “Namun semuanya menjurus ke hoaks belaka,” tegas Togar Situmorang, sembari menjelaskan beberapa poin hoaks tersebut.

Satu, hoaks tentang uang pesangon dihilangkan. Faktanya, kata Togar Situmorang, uang pesangon tetap ada, sebagaimana tertuang dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

Dua, hoaks UMP, UMK, UMSP dihapus. Menurut Togar Situmorang, sesungguhnya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Hal itu diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003. Ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Tiga, hoaks tentang upah buruh dihitung per jam. Togar Situmorang menyebut, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang soal upah burug. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Hal ini sesuai ketentuan Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003. Isinya, upah ditetapkan berdasarkan a) satuan waktu; dan/atau b) satuan hasil.

Empat, hoaks tentang semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawin, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi. Menurut Togar Situmorang, hak cuti tetap ada, sebagaimana diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003.

BACA JUGA:   Antisipasi Corona, Kodim Badung Semprot Cairan Disinfektan Diseluruh Wilayah Badung

Ayat 1, Pengusaha wajib memberi a) waktu istirahat; dan b) cuti. Ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/ buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/ buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus – menerus. Ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Lima, hoaks tentang outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Togar Situmorang menjelaskan, outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Hal ini seperti diatur pada Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003. Poinnya, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Enam, hoaks tentang tidak akan ada status karyawan tetap. Menurut Togar Situmorang, status karyawan tetap masih ada, seperti diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003. Isinya, (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Tujuh, hoaks tentang perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Togar Situmorang menegaskan, perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak, sebagaimana diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003.

Ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delapan, hoaks tentang jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Togar Situmorang menyebut, jaminan sosial tetap ada, seperti diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89
tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004. Poinnya, jenis program jaminan sosial meliputi a) jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; c) jaminan hari tua; d) jaminan pensiun; e) jaminan kematian; dan f) jaminan kehilangan pekerjaan.

Sembilan, hoaks terkait semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Togar Situmorang menjelaskan, status karyawan tetap seperti biasa. Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Sepuluh, hoaks tentang tenaga kerja asing bebas masuk. Togar Situmorang menegaskan, tenaga kerja asing tidak bebas masuk, namun harus memenuhi syarat dan peraturan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003 yang intinya mengatur setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat.

Sebelas, hoaks buruh dilarang protes dan ancamannya PHK. Togar Situmorang menyebut, tidak ada larangan itu dan tidak ada dalam pembahasan omnibus law.

Dua belas, hoaks terkait libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Togar Situmorang mengatakan tidak ada dalam pembahasan omnibus law terkait hal tersebut. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.

“Jadi jelas bahwa banyak sekali hoaks terkait UU Ciptaker. Kami berharap, jangan mau dibodoh-bodohi dan diprovokasi oleh para mafia yang mengatasanamakan rakyat dan negara,” tegas Togar Situmorang.

Ia pun meminta peran dari aparat penegak hukum agar dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Hal lain yang patut diwaspadai, gelombang demonstrasi di berbagai daerah saat ini justru terjadi di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan deh buat gaduh lagi. Kita ini sudah terlalu capek dengan pandemi Covid-19, sudah sangat banyak yang dirugikan. Jangan ditambah parah lagi dengan melakukan aksi-aksi demo. Ingat lho, menyebarkan berita bohong bisa terjerat kasus hukum,” kata Togar Situmorang, yang digadang – gadang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang.

Ia juga mengajak masyarakat agar bisa bijak dalam merespons suatu produk politik. Meski demo merupakan salah satu cara menolak, namun masih ada jalur lain yang lebih konstitusional, yakni judicial review di Mahkamah Konstitusi atau dibuat Perppu oleh pemerintah.

“Jadi, omnibus law harus kita terima dengan pikiran yang sehat, cerdas, dan bertanggungjawab, juga paham akan bahasa hukum. Dan saya sangat bangga pada Joko Widodo saat periode kedua sebagai Presiden, ternyata benar – benar membenahi hukum. Mari kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersama-sama dan kita lawan para penyebar berita hoaks,” pungkas Togar Situmorang. (KI-33)

Check Also

Presiden Jokowi Memotivasi Pelaku UMKM di Labuan Bajo: Kita Tidak Boleh Menyerah!

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Presiden Jokowi meluangkan waktu untuk berdialog dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *