Home / Nusantara / Wartawan Dilarang Meliput Kunjungan Menteri PPN, Ada Apa?
Presiden Joko Widodo saat meladeni wawancara wartawan dalam kunjungan ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu, sangat berbeda dengan kunjungan Menteri PPN/ Kepala Bappenas yang justru melarang wartawan meliput. (istimewa)

Wartawan Dilarang Meliput Kunjungan Menteri PPN, Ada Apa?

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 16-20 Juli 2020. Kunjungan Suharso, kabarnya untuk meninjau pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Bumi Komodo itu.

Suharso dan rombongan tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Kamis (16/7/2020) siang. Mereka dijemput oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat didampingi Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.

Tak banyak informasi yang bisa diselami dari kunjungan Suharso ini. Pasalnya, sejumlah jurnalis di Labuan Bajo, termasuk Wartawan kitaindonesia.com justru dilarang meliput. Larangan tersebut terjadi saat sejumlah jurnalis hendak meliput kegiatan Suharso bersama rombongan saat meninjau kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo.

Larangan meliput ini dilakukan oleh salah seorang staf Humas dan Protokol Bappenas. Alasan larangan tersebut pun sedikit aneh, yakni kuota peserta penuh.

“Saya mencoba bertanya kepada salah satu anggota Humas Protokol Bappenas guna meminta izin untuk meliput. Tetapi ia malah menanyakan soal undangan peliputan. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kuota sudah penuh,” kata Afry Magung, Wartawan patrolipost.com.

Afry mengaku kecewa, sebab beberapa jurnalis dari Jakarta dan Kupang, yang malah diprioritaskan untuk meliput. Padahal, pihaknya juga membutuhkan informasi terkait perkembangan beberapa proyek nasional, untuk disampaikan kepada publik.

Ungkapan kecewa juga dilontarkan Sello Jome, Wartawan VoxNTT.com. Ia heran dengan sikap staf Humas dan Protokol Bappenas yang memperlakukan wartawan secara berbeda.

“Saya merasa heran ketika mereka menanyakan ada undangan peliputan atau tidak? Kita ini jurnalis yang harus mengetahui setiap kegiatan yang terjadi di daerah ini. Tanpa undangan, jika itu adalah kegiatan yang harus dipublikasikan ke masyarakat, maka itu wajib. Apalagi ini adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan beberapa proyek nasional yang menjadi perhatian Pak Jokowi juga, dan masyarakat, khususnya NTT dan Manggarai Barat,” tandas Sello.

Adapun kontributor TVOne, Vera Bahali, membandingkan kegiatan Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan yang sama kepada jurnalis untuk meliput. Sementara sekelas pembantu presiden, malah melakukan pembatasan peliputan.

“Kunjungan Presiden saja kali lalu, kita diizinkan untuk meliput. Ini hanya kunjungan Menteri saja, tapi kita dilarang meliput,” kata Vera, dengan nada kecewa.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB) Servatinus Mammilianus, mengecam adanya kejadian seperti ini. Ia menyayangkan adanya larangan peliputan bagi jurnalis yang ada di Labuan Bajo.

“Kita tidak menerima apa yang mereka lakukan. Kita sangat menyayangkan, kenapa para wartawan dilarang meliput tanpa informasi sejak awal. Kita siap menjalankan protokol kesehatan dalam peliputan, tetapi mereka malah tidak mengizinkan meliput,” kecam Servan.

Setelah dilarang meliput, pintu masuk kawasan area Puncak Waringin juga ditutup. Sejumlah jurnalis pun hanya bisa memantau kegiatan Suharso dan rombongan dari luar area kawasan Puncak Waringin. (KI-21)

Check Also

Hari Kartini, Yopi Widiyanti: Hanya Perempuan yang Mengerti Permasalahan Perempuan

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Raden Adjeng Kartini telah memberikan ‘terang’ bagi kaum perempuan di negeri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *