Home / Peristiwa / Nasional / Wakil Ketua MPR: Lockdown Belum Tepat Diberlakukan
Wakil Ketua MPR RI, Dr H Jazilul Fawaid, SQ, MA. (istimewa)

Wakil Ketua MPR: Lockdown Belum Tepat Diberlakukan

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua MPR RI, Dr H Jazilul Fawaid, SQ, MA, menyatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan lockdown secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Ia mengingatkan soal stabilitas ekonomi, apabila lockdown atau menyetop sementara kunjungan wisatawan mancanegara dilakukan.

“Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah,” kata Jazilul Fawaid, di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti. Hal tersebut bakal memunculkan kepanikan baru.

Ia menilai, pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.

Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown saat ini, cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif suspect virus corona. Itu pun harus dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

“Jadi lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu ke luar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya,” tandas politikus PKB ini.

Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong – royong serta kebersamaan.

“Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus corona ini bukan hanya di Indonesia saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.

“Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona),” tutur Jokowi, dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Jokowi pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut. (KI4)

Check Also

Work From Bali Akan Diluncurkan Juli 2021

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kebijakan Work From Bali (WFB) akan diluncurkan pada kuartal ketiga atau Juli …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *