Home / Peristiwa / Nasional / Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara Jangan Kalah dengan Cukong!
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (tengah) dalam sebuah rapat di DPR RI. (istimewa)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara Jangan Kalah dengan Cukong!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta negara tidak boleh kalah dengan cukong.

Ia menegaskan hal ini merespons permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu pada tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas di kalangan wartawan ini menyebutkan alasan permohonan pencabutan izin PT KTM.

Di antaranya membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh izin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada,” kata Demer, sapaan akrabnya, di Denpasar, awal pekan ini.

“Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” imbuh mantan Ketua DPD Partai Golkar Bali ini.

Ia mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur yang menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam UU Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ucapnya.

Diketahui, Pasal 29 ayat 1 UU Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. Sedangkan Pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktik kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak desakan dari berbagai kelompok.

Politikus senior Partai Golkar ini mendukung Menteri Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewenangan yang dimiliki.

“Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar,” tegasnya.

“Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas Demer. (KI-01)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *