Home / Peristiwa / Nasional / Wabah Virus Corona, Togar Situmorang: Hapus Sementara PHR Bisa Selamatkan Pariwisata
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Wabah Virus Corona, Togar Situmorang: Hapus Sementara PHR Bisa Selamatkan Pariwisata

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Wabah virus corona telah memberikan pukulan telak bagi sektor pariwisata di Tanah Air. Betapa tidak, kunjungan wisatawan menurun drastis yang diikuti pembatalan pemesanan kamar hotel hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerja pariwisata, adalah persoalan serius di tengah gonjang-ganjing isu Covid-19 ini.

Pariwisata Bali paling merasakan guncangan ini. Maklum, lebih dari separuh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, Bali merupakan destinasi pilihan utama.

Menariknya, situasi ini direspons pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya, tidak memungut Pajak Hotel dan Restoran (PHR) selama enam bulan.

Kebijakan ini menimbulkan pro kontra di kalangan pemerintah daerah. Bahkan, Kabupaten Badung yang merupakan penghasil PHR terbesar di Bali, langsung menyatakan penolakannya.

Namun demikian, banyak pihak justru mendukung kebijakan ini. Dukungan misalnya datang dari pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini berpandangan, enyetopan sementara pemungutan PHR disertai kompensasi berupa insentif dari pemerintah pusat merupakan skema tepat untuk memulihkan pariwisata sekaligus perekonomian nasional, termasuk Bali.

“Bahkan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster juga mengatakan tak bisa menolak kebijakan tersebut,” tutur Togar Situmorang, di Denpasar, Kamis (5/3/2020).

Bagi advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank 2019 ini, semua yang dilakukan pemerintah pusat demi kebaikan bersama. Apa yang dilakukan pemerintah pusat yakni mengeluarkan kebijakan dengan skema untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi nasional, demikian Togar Situmorang yang juga Ketua POSSI Denpasar ini, bukan untuk urusan satu wilayah.

“Negara tentu memandang persoalan dari skala luas, sebab corona berdampak negatif bagi seluruh aspek penopang ekonomi,” tegas Founder and CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat) dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar (cabang) ini.

Advokat yang meraih penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini menambahkan, jumlah insentif yang diberikan kepada Bali bukan saja kepada tiga kabupaten/ kota yang memiliki potensi PHR besar, seperti Denpasar, Badung dan Gianyar. Itu artinya, kebijakan ini memang berlaku untuk semua daerah.

Karena itu, lanjut Togar Situmorang, adanya pernyataan soal pungutan PHR yang dianggap jumlahnya tidak sebanding dengan nilai hibah yang akan diberikan, sepatutnya tidak perlu. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah ini semua demi kepentingan nasional atau kepentingan yang lebih luas.

“Pada dasarnya pemerintah pusat menginginkan perekonomian dan pariwisata Indonesia khususnya Bali tidak sampai anjlok akibat dampak wabah virus corona. Jadi kebijakan ini harus direspon positif,” pungkas Togar Situmorang, yang saat ini mulai mengepakkan sayap ke Jakarta dengan membuka Kantor Perwakilan Law Firm Togar Situmorang di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Nomor 99, Jakarta. (KI4)

Check Also

KMHDI Akan Gelar Rakernas di Bogor

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *