Home / Hukum / UU JPH Efektif Berlaku, Babi Guling Terancam Tak Boleh Dijual!

UU JPH Efektif Berlaku, Babi Guling Terancam Tak Boleh Dijual!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Bali memiliki banyak kekhasan. Selain budaya dan seni, Pulau Dewata juga memiliki kuliner khas. Salah satunya adalah babi guling.

Namun salah satu menu favorit masyarakat Bali ini terancam tak bisa dijual lagi ke depan. Hal tersebut menyusul mulai berlaku efektifnya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Seperti diketahui, UU ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan ketika itu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). UU ini diundangkan pada tanggal yang sama dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, saat itu.

Merujuk ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), diamanatkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku lima (5) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. Itu artinya, terhitung tanggal 14 Oktober 2019, UU Jaminan Produk Halal ini sudah mulai berlaku efektif.

Dengan berlaku efektifnya UU ini, maka beberapa produk yang diperdagangkan, termasuk babi guling di Bali, kemungkinan akan terancam keberadaannya. Apalagi dalam UU tersebut, juga diatur tentang produk perdagangan yang bahannya dari hewan yang dilarang menurut syariat Islam.

BACA JUGA:   Pelaku Pembunuh SPG Mobil Berprofesi Gigolo, Jengkel Wajahnya Ditampar Korban

Dalam Pasal 4, diamanatkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sementara dalam Pasal 1 poin 2, disebutkan bahwa “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Dikonfirmasi soal berlakunya UU Jaminan Produk Halal ini, Gubernur Bali Wayan Koster belum mau berkomentar. Ia memberikan isyarat akan memberikan keterangan khusus soal ini.

“Nanti ya, nanti,” kata Koster, saat ditanya wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Rabu (30/10/2019).

Sementara itu anggota DPD RI Perwakilan Bali Haji Bambang Santoso (HBS) sempat menyinggung soal UU Jaminan Produk Halal ini kepada Gubernur Bali Wayan Koster, dalam kunjungan kerja DPD RI di Kantor Gubernur Bali, Kamis (24/10/2019) lalu. Terkait RUU Provinsi Bali, juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

Khusus mengenai UU Jaminan Produk Halal, Senator Bambang meminta masyarakat Bali tak perlu khawatir. Sebab mayoritas masyarakat Bali adalah umat Hindu, sehingga undang-undang ini menjadi spesial pemberlakuannya. (KI4)

Check Also

Sampah Ancam Kamtibmas, Polda Bali Gali Solusi Melalui FGD

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sampah menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Bali beberapa waktu terakhir. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *