Home / Nusantara / Turun ke Jalan, Setber PMMB Dukung Pembangunan Sarpras di TNK
Massa Setber PMMB saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Manggarai Barat. (kitaindonesia.com/itho umar)

Turun ke Jalan, Setber PMMB Dukung Pembangunan Sarpras di TNK

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Pembangunan sarana prasarana (Sarpras) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) untuk menunjang pariwisata super premium Labuan Bajo, menuai kontroversi.

Sebagian masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menolak pembangunan tersebut karena dinilai akan merusak kawasan TNK, yang merupakan habitat biawak purba Komodo. Sementara sebagian lagi mendukung penuh pembangunan Sarpras tersebut, karena justru akan memperkuat industri pariwisata di daerah itu.

Kedua kubu ini bahkan bergantian turun ke jalan, untuk menyuarakan aspirasinya. Seperti Rabu (12/8/2020), giliran massa pro pembangunan Sarpras yang melakukan aksi unjuk rasa.

Massa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat (Setber PMMB) ini menggelar aksi yang dimulai dari Patung Komodo, Labuan Bajo, dengan pengawalan ketat aparat Polres Manggarai Barat. Selanjutnya, mereka menyasar Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor BOPLBF, Kantor DPRD Manggarai Barat dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Sekjend Setber PMMB, Florianus Surion Adu, Setber PMMB merupakan gabungan dari Himpunan Nelayan Bersatu Kecamatan Komodo (NUANSA), Komite Aliansi Masyarakat Manggarai Barat (KAM–MB), Angkatan Muda Pro Reformasi Manggarai Barat (AMP), Gerakan Masyarakat Anti Tambang Manggarai Barat (GERAM), Gerakan Perempuan Membangun (EMBUN), Forum Multi Kultur Membangun (FMKM) Manggarai Barat, dan Komunitas Pelaku Pariwitasa Manggarai Barat.

Florianus menjelaskan, pihaknya melakukan aksi damai ini untuk mendukung semua kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan Sarpras di TNK. Apalagi pembangunan tersebut dalam rangka perbaikan kualitas pariwisata di kawasan TNK khususnya dan Manggarai Barat umumnya.

“Prinsipnya, kami menerima pembangungan yang ada, dengan catatan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan sesuai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya, di sela-sela aksi tersebut.

“Pembangunan yang ada misalnya di Loh Buaya, Pulau Rinca, TNK, sudah sesuai dengan zona pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Florianus.

Ia berargumen, kawasan TNK yang sebelumnya adalah cagar biosfer berubah menjadi TNK, new 7 wonder hingga kawasan heritage. Karena itu, seluruh pembangunan yang ada di kawasan tersebut harus sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan hanya UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Hayati, akan tetapi semua undang-undang terkait yang ada di Indonesia,” tandas Florianus.

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan menjustifikasi apa yang dibangun adalah sesuatu yang merusak. Sebab semuanya harus sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada.

“Dan saya kira, Balai TNK sebagai unit pelaksana dan representasi pemerintah pusat sudah menjelaskan kajian bahwa pembangunan akan dilakukan di Loh Buaya dan berada di zona pemanfaatan. Ada sistem zonasi dan berlaku di seluruh taman nasional di Indonesia. Pembangunan itu tidak melanggar konservasi. Kalau memang melanggar, Menteri sama dengan menggantung diri karena menabrak aturan yang ada,” ucapnya.

Ia juga berkeyakinan, pembangunan yang dilakukan di kawasan TNK berdampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku pariwisata di daerah ini. Karena itu, pembangunan tersebut harus dimulai secepatnya.

“Saya pikir rasional saja. Ini negara dan ada representasi pemerintah. Saya tidak yakin pemerintah pusat berkehendak untuk menghancurkan. Apalagi pembangungan itu dilakukan sesuai aturan yang ada,” tegas Florianus.

Dalam aksi tersebut, massa Setber PMMB menyerahkan pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pernyataan sikap tersebut diterima oleh Asisten II Sekda Kabupaten Manggarai Barat Martinus Ban.

“Saya menerima pernyataan sikap ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati,” kata Martinus Ban.

Sebelumnya, Kamis (6/8/2020), Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat terlebih dahulu turun ke jalan. Massa aksi yang tergabung dari sejumlah pelaku pariwisata di Labuan Bajo ini menuntut dihentikannya pembangungan Sarpras di Loh Buaya, Pulau Rinca, TNK. (KI-21)

Check Also

Enam Napi Rutan Negara Dipindahkan ke Lapas Karangasem

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak enam narapidana (Napi) kasus pidana umum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *