Home / Pemerintahan / Togar Situmorang: Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif!
Pengamat kebijakan publik dan advokat senior, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Togar Situmorang: Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Masyarakat Indonesia terperangah. Kucuran anggaran dana desa oleh pemerintah pusat yang jumlahnya menggiurkan, ternyata menjadi peluang bagi pihak – pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

Buktinya, sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 34 desa yang diduga bermasalah. Dari jumlah tersebut, 3 desa diduga fiktif, sedangkan 31 desa lainnya memang ada tetapi Surat Keputusan (SK) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Pada saat ke-31 desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kemendagri.

Dugaan ini memunculkan banyak spekulasi. Apalagi pembentukan sebuah desa otonom, harus memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mencermati masalah ini, pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, berharap agar penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, mengusut tuntas dugaan ini. Selain itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah lebih fokus mengawasi aliran dana desa.

“Ini penting, agar tidak terjadinya penyimpangan dan juga harus siap terbuka mengaudit semua instansi yang terkait, agar jelas dan terbuka penggunaan dana desa tersebut,” kata advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini, di Denpasar, Sabtu (9/11/2019).

Menurut Togar Situmorang, yang terdaftar dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year itu, lemahnya sistem pengawasan menjadikan oknum para penyelenggara desa melakukan praktik kejahatan.

“Fungsi pengawasan sangat penting, agar tidak adanya praktik kongkalingkong atau permufakatan jahat menguras dana desa,” tandas Togar Situmorang, yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini.

Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali ini juga meminta pemerintah agar memperketat proses perizinan untuk wilayah desa yang dimekarkan.

“Proses mulai dari anggaran tersebut dikeluarkan, dikucurkan, diterima, sampai dikelola, harus tetap memenuhi seluruh persyaratan. Jangan sampai melakukan verifikasi, tanpa observasi ke lapangan,” tegas Togar Situmorang, yang menerima penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 serta Best Winners – Indonesia Business Development Award, itu.

Ketua Pengcab POSSI Kota Denpasar dan Ketua Komite Hukum RSU dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur, ini juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan adanya oknum nakal yang sengaja menciptakan desa-desa tersebut. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah tersebut.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, juga mengandeng Polri untuk menyelidiki dugaan desa fiktif untuk memperoleh dana desa ini. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu untuk mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa yang ada di Indonesia dan melakukan audit aliran dana ke desa fiktif.

BPS, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dapat menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah agar tidak terulang lagi dan bisa dibawa ke peradilan serta dijatuhkan hukuman.

“Sesuai perintah Presiden Jokowi harus dikejar, agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif, ketemu, ditangkap,” tegas Togar Situmorang, yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi RI (GNPK-RI) Provinsi Bali.

Kehadiran desa fiktif itu, menurut dia, membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran. Ia berharap, kasus dana fiktif ini tidak ditemukan di Bali.

“Semoga praktik-praktik tentang dana desa ini tidak terjadi di Provinsi Bali,” ujar Togar Situmorang, yang masuk daftar penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 serta Best Winners – Indonesia Business Development Award.

Terlebih, kata dia, Gubernur Bali I Wayan Koster telah menjamin tidak ada desa fiktif di Bali yang menerima gelontoran dana desa. Sebab selama ini, sudah melakukan pengawasan berlapis terkait dana desa.

“Gubernur Koster dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama berasal dari partai yang sama, pasti akan saling mengingatkan kader-kadernya, baik yang berada di eksekutif maupun di legislatif, agar bekerja baik dan bersih,” tutur Togar Situmorang.

“Karena sudah banyak contoh para mantan eksekutif dan legislatif tersangkut kasus hukum yang berefek tidak mendapat lagi kepercayaan dari publik dan masyarakat Bali,” pungkas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar, itu. (KI4)

Check Also

Ditengarai Ada Permainan, PPK Tidak Terbitkan Tender Proyek Pembangunan Canal IPA Belusung Kota Denpasar

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – CV. Putra Bale Gede sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan pembangunan Canal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *