Home / Hukum / Togar Situmorang Setuju Hakim di Tingkat Pertama Tangani Perkara Sesuai Spesialisasi
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Togar Situmorang Setuju Hakim di Tingkat Pertama Tangani Perkara Sesuai Spesialisasi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, mendapat banyak pertanyaan masyarakat terkait hakim di Indonesia. Misalnya saja, masyarakat bingung dan penasaran, apakah hakim di Indonesia ada spesialisasinya atau tidak sama sekali.

Terhadap pertanyaan ini, Togar Situmorang yang juga pengamat kebijakan publik ini menjelaskan, mengingat masyarakat sudah melihat dengan mata telanjang hal ini, maka pada dasarnya hakim tidak ada spesialisasinya, seperti halnya di kepolisian, kejaksaan serta pengacara yang memiliki spesialisasi.

“Dan yang akan menjadi pertanyaan, apakah produk atau putusan yang dihasilkan oleh hakim tersebut objektif atau tidak?” tanya Togar Situmorang, yang dijuluki Panglima Hukum itu, di Denpasar, Selasa (21/4/2020).

Secara formal, demikian Togar Situmorang, hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Di tangannya, nasib baik atau buruk mereka yang didakwa akan ditentukan. Hakim bahkan menjadi satu-satunya profesi di dunia yang mendapat sebutan ‘Wakil Tuhan’ atau ’Yang Mulia’. Dalam bahasa akademik sering disebut sebagai officium nobile (profesi luhur).

Di sisi lain, lanjut advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank 2019 ini, hakim juga manusia biasa. Ia bukanlah sebuah entitas yang tunggal, steril dan mekanis. Bukan juga manusia yang bebas nilai dan terhindar dari segala yang bersifat manusiawi. Sebagai manusia, hakim tidak lepas dari asal-usul sosialnya, pendidikan, gender, psikologi, agama, status dan kelas sosialnya, tradisi, atau ideologi keilmuannya.

“Menyadari bahwa hakim adalah juga manusia, mendorong kita untuk melihatnya dalam kualitas kemanusiannya secara penuh, juga harus dilihat dalam ketelanjangannya yang tuntas,” tutur Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), dan Cabang Denpasar di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar serta Cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, ini.

Ia lalu mengambil contoh hakim pidana dengan hakim perdata. Sebagaimana diketahui, dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan.

“Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang,” papar Togar Situmorang, yang telah membuka kantor hukum cabang Jakarta di Gedung Piccadilly, Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Nomor 99, Jakarta Selatan, itu.

Ia menguraikan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana.

“Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan, tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan,” beber advokat kondang yang meraih banyak prestasi ini.

Dikatakan, keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus.

“Oleh sebab itu, hakim dalam kasus pidana harus betul-betul aktif dan harus menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah. Juga ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam ‘pertimbangan hukum’ yang digunakan oleh hakim dalam putusannya,” ucapnya.

Beda halnya seperti hakim perdata, demikian Togar Situmorang, di mana keberadaan hakim pasif dan aktif tidak cukup esensial.

“Pertanyaan mengenai asas mana yang berlaku saat ini atau asas mana yang lebih penting dalam hukum acara perdata tidak lagi menjadi persoalan. Secara normatif dan empiris, kedua asas tersebut sama-sama diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan,” urai Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum dari RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur, ini.

Meskipun demikian, kata Ketua Pengkot POSSI Kota Denpasar ini, bukan berarti hubungan antara asas tersebut komplementer. Keduanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsi masing-masing.

“Fungsi yang berbeda ini muncul karena hukum perdata sebagai hukum privat mengatur kepentingan antar individu mempunyai batasan yang sifatnya perseorangan. Persoalan ini muncul ketika pihak yang merasa dirugikan ingin kepentingan dan hak hukumnya terjamin,” ujar Togar  Situmorang.

Perkembangan hukum yang pesat, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi hakim. Oleh karena itu, Togar Situmorang setuju dengan usulan jika hakim di tingkat pertama dalam menangani perkara dibagi sesuai spesialisasi.

“Hal ini seperti pembagian kamar di Mahkamah Agung,” tegas advokat yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satafactory Performance Of The Year ini.

Ia mencontohkan Pengadilan Negeri Denpasar, di mana kasus yang ditangani ada banyak. Di sisi lain, hakim jumlahnya terbatas. Hakimnya juga diharuskan mengadili perkara pidana, perdata, tindak pidana korupsi, hubungan industrial, dan lainnya.

“Jika selalu berubah-ubah, hasilnya tidak akan maksimal, serta waktu sidang molor, sebab mindset tiap peradilan itu berbeda. Jika tiap hakim sudah ada spesialisasi, secara keilmuan juga akan lebih matang, dan putusan juga akan lebih berkualitas,” ungkap Togar Situmorang.

Seorang hakim, imbuhnya, dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu.

“Akan tetapi, tentu ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam ‘pertimbangan hukum’ yang digunakan oleh hakim dalam putusannya,” pungkas Togar Situmorang. (KI4)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

One comment

  1. I think the admin of this web site is really working hard
    in favor of his website, since here every data is quality based information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *