Home / Peristiwa / Nasional / Togar Situmorang: Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum, RUU HIP Tak Perlu Diajukan Lagi
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Togar Situmorang: Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum, RUU HIP Tak Perlu Diajukan Lagi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Keputusan pemerintah ini didukung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sebab, menunda pembahasan RUU HIP bisa meredam pro kontra di tengah masyarakat yang tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, keputusan pemerintah serta dukungan ketua MPR RI ini patut diapresiasi. Bahkan bagi advokat senior ini, akan lebih bagus jika RUU HIP tidak lagi diajukan dan dibahas.

“RUU HIP tidak perlu diajukan lagi. Sebab Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau sebagai pandangan sikap hidup dan merupakan napas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga tidak perlu ditafsir lagi,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Kamis (18/6/2020).

“Apabila ada sebagian masyarakat yang ingin mengajukan dan membahas RUU HIP, maka mereka tidak memiliki komitmen kepada dasar ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah satu-satunya falsafah di dunia yang tidak dipunyai oleh negara lain,” imbuh Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

Togar Situmorang menegaskan, Pancasila tidak bisa dipersempit dan diturunkan lagi menjadi selevel UU, termasuk misalnya UU HIP. Sebab Pancasila pada hakikatnya bisa memperluas cakrawala berpikir manusia Indonesia terhadap tafsirannya yang dinamis namun tetap terarah menuju pada satu kesatuan nilai filosofis karakter dan prinsip berbangsa yang berketuhanan, berprikemanusiaan, bersatu, bermusyawarah dan berkeadilan.

“Apabila itu hendak dipersempit dan diturunkan levelnya menjadi UU, maka yang akan terjadi adalah penggiringan opini tunggal terhadap tafsir mengenai Pancasila itu sendiri. Ingat bahwa Pancasila telah ada sebelum Negara Republik Indonesia itu ada,” tandas Togar Situmorang, yang juga Tim 9 KOMNASPAN RI.

Ia menilai, jika RUU HIP diteruskan maka hal itu sama saja dengan menempatkan Pancasila menjadi turun level. Dalam hukum, jelas Togar Situmorang, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, bahkan lebih tinggi dari UUD.

“Ketika ia diturunkan menjadi sebuah UU, menjadi tidak tepat karena Pancasila jadi dimaknai ulang untuk bisa menjadi UU dan juga ditempatkan seakan-akan di bawah. Serta dari segi perancangan peraturan, RUU HIP ini juga menjadi tidak lazim, karena yang namanya UU biasanya normanya berisi norma pengatur perilaku dan kelembagaan,” kata Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur ini.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, demikian advokat yang dijuluki ‘Panglima Hukum” ini, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila, lanjut dia, tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma dalam UUD 1945.

“Dengan demikian, pandangan bahwa ideologi Pancasila tidak dapat dirumuskan menjadi undang-undang karena akan mendegradasi Pancasila dan nilai-nilainya, bisa dipahami karena pandangan tersebut bukanlah pandangan yang bisa dimentahkan begitu saja. Perlu ada kajian lebih jauh melibatkan berbagai ahli hukum tata negara, sehingga kita tak salah langkah,” tegasnya.

Pancasila, imbuh Togar Situmorang, bukan hanya sekadar urutan kalimat tapi merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia yang sangat sakral. Bahkan urutan sila dalam Pancasila merupakan susunan dari hati nurani Ibu Pertiwi.

“Urutan sila dalam Pancasila merupakan susunan yang tidak bisa diubah. Bahkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang besar karena banyak negara di dunia yang iri dengan kelima sila ini dan banyak negara takut dengan kelima dasar negara ini. Itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, yang dimiliki bangsa Indonesia. Singkatnya Pancasila adalah ideologi negara yang sangat sempurna. Jadi tidak perlu diubah lagi,” ujar Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar ini.

Ia pun mengajak semua pihak agar cerdas bernegara. Ia juga mengingatkan, Pancasila tidak lahir begitu saja. Namun digali oleh Ir Soekarno dan dibahas intensif beberapa kali sebelum akhirnya menjadi dasar negara yang monumental.

“Ini artinya, Pancasila yang digali, dibahas dan dideklarasikan atau disahkan oleh para tokoh bangsa yang terhormat itu, tidak boleh serta-merta dikotori oleh generasi penerus yang memiliki track record politik yang kerap kali dipertanyakan,” ucapnya.

“Karena itu besar harapan, tidak perlu lagi mengajukan RUU HIP ini. Langkah pemerintah yang menolak disahkannya RUU HIP menjadi UU adalah sikap yang tepat, cerdas dan bijaksana. Mari kita bernegara dengan cerdas dan kita sebagai negara yang besar harus tetap menjaganya,” pungkas Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (kantor pusat), Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar (kantor cabang Denpasar) dan Gedung Piccadilly Room 1003-1004 Jalan Kemang Selatan Raya, Jakarta Selatan (kantor cabang Jakarta) ini. (KI-01)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *