Home / Hukum / Togar Situmorang: Menunda Pemilu 2024 Inkonstitusional dan Cederai Reformasi
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Togar Situmorang: Menunda Pemilu 2024 Inkonstitusional dan Cederai Reformasi

KitaIndonesia.Com – Wacana menunda Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden, terus menggelinding. Dari politisi hingga masyarakat, memiliki pandangan masing-masing terkait wacana ini.

Wacana tersebut juga mendapat perhatian khusus dari praktisi hukum, Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA.

Menurut dia, menunda Pemilu 2024 tak semudah mewacanakannya. Sebab selain inkonstitusional, menunda Pemilu juga dipandang mencederai reformasi.

“Menunda Pemilu 2024 itu inkonstitusional, karena melanggar Pasal 22 E ayat 1 UUD 45 serta Pasal 7 UUD 45 yang antara lain mengatur masa jabatan seorang presiden selama lima tahun,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Jumat 4 Maret 2022.

“Dengan aturan seperti ini, maka tidak mungkin menunda Pemilu 2024,” imbuh kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Ia menyebut, usulan menunda Pemilu 2024 semula dilontarkan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Usulan tersebut, dinilai Togar Situmorang sebagai sikap pribadi Muhaimin Iskandar.

Karena masih sikap pribadi, kata dia, maka jelas tidak memiliki ketetapan hukum. Karena itu apabila ingin memiliki ketetapan hukum, maka pendapat pribadi dimaksud mestinya dilanjutkan dengan perjuangan di lembaga DPR RI.

“Karena dalam hal menunda Pemilu, maka harus melalui perubahan atau amandemen UUD 1945. Hanya dengan cara itu maka penundaan Pemilu memiliki legitimasi, sekaligus bisa memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD,” tegas advokasi berdarah Batak ini.

Apabila hal itu tidak dilakukan, menurut dia, maka menunda Pemilu 2024 jelas memiliki konsekuensi yang sangat berat.

Seperti terjadinya kekosongan pemimpin, etika demokrasi yang tergerus di mata publik, hingga dipastikan akan ada kegaduhan.

Ia pun berharap, demokrasi saat ini yang sudah sangat luar biasa, jangan sampai dicederai bahkan dihancurkan oleh ulah segelintir tokoh politik.

“Demokrasi kita sudah sangat bagus sejak era Soeharto runtuh tahun 1998. Menunda Pemilu 2024 hanya membuat reformasi yang sudah diperjuangkan secara berdarah – darah, menjadi sia-sia,” tandasnya.

“Jadi, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan dan dipersiapkan dengan baik, agar lebih berkualitas dari sebelumnya,” imbuh pemilik Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jakarta, Bali dan Bandung ini.

Ia tak menampik, agenda kerja pemerintah saat ini memang belum selesai. Presiden Jokowi memang masih memiliki banyak tugas yang wajib diselesaikan dalam membangun negeri ini menjadi lebih maju.

Di era Presiden Jokowi, demikian Togar Situmorang, kepemimpinan sangat berbeda terutama dalam hal pembangunan emas ini. Karena itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu berkesinambungan dalam membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia.

“Kepercayaan serta kepuasan juga kecintaan masyarakat atas prestasi Pak Jokowi itu yang mungkin jadi pertimbangan para tokoh politik mewacanakan penundaan Pemilu 2024,” kata Togar Situmorang.

Partai politik yang sudah bersuara menunda Pemilu 2024 seperti PKB, PAN, dan Partai Golkar, lanjut dia, tentu juga karena melihat kerja nyata pemerintah yang luar biasa ini, namun belum selesai.

“Kemungkinan itu yang menjadi pertimbangan utama, sehingga sangat masuk akal,” ucapnya.

“Tetapi menunda Pemilu 2024 sangat inkonstitusional dan mencederai amanat UUD 45 dan reformasi,” pungkas Togar Situmorang, yang memiliki kantor di Jalan Raya Gumecik Gg Melati Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel; Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10, Krobokan; Jalan Pejaten Raya Nomor 78, RT 6/5 Pejaten Barat, Pasar Minggu; serta Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni Kav 18, Antipani, Bandung ini. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *