Home / Peristiwa / Nasional / Togar Situmorang Dukung Langkah Menyatukan Tiga Peradi Melalui Munas Bersama
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Togar Situmorang Dukung Langkah Menyatukan Tiga Peradi Melalui Munas Bersama

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Beberapa waktu belakangan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terbelah menjadi tiga. Ketiganya adalah Peradi, Peradi Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) dan Peradi Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyatukan ketiga organisasi advokat ini, tetapi belum membuahkan hasil. Namun demikian, Dewan Pimpinan Nasional Peradi (DPN Peradi) Pimpinan Prof Otto Hasibuan rupanya tak patah arang.

Kubu Otto Hasibuan kembali berusaha untuk rekonsiliasi, yakni dengan melayangkan surat secara resmi kepada Juniver Girsang dan Luhut MP Pangaribuan, masing-masing sebagai Ketua Umum Peradi SAI dan Ketua Umum Peradi RBA.

Surat yang diteken Otto Hasibuan pada 12 Agustus 2021 ini, intinya mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Bersama yang pernah disepakati sebelumnya tahun lalu.

Hal ini berhubungan dengan adanya kesepakatan antara pimpina ketiga Peradi di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna H Laoly, untuk menyatukan Peradi pada 25 Februari 2020 lalu.

Dalam surat tersebut, DPN Peradi bertekad memenuhi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Menkopolhukam dan Menkumham tersebut.

DPN Peradi memandang adanya SK KMA Nomor 73/ KMA/ HK.01/ IX/ 2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Penyumpahan Advokat, yang membolehkan calon advokat di luar Peradi disumpah oleh Pengadilan Tinggi berakibat kualitas seleksi advokat semakin menurun dan menimbulkan perpecahan di tubuh Peradi menjadi tiga organisasi.

“Penyatuan dalam pandangan kami mewujudkan dan menegaskan kembali model organisasi advokat single bar sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan pengertian organisasi advokat bisa lebih dari satu sejalan dengan asas kebebasan berserikat. Tapi, yang melaksanakan kewenangan sesuai UU Advokat hanya satu organisasi advokat,” demikian bunyi salah satu poin surat DPN Peradi ini.

Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa Munas Bersama dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan one man one vote sebagaimana keinginan Juniver Girsang dan Luhut MP Pangaribuan.

DPN Peradi juga mengusulkan agar masing-masing Peradi mengajukan satu orang calon untuk dipilih dalam Munas Bersama tersebut. Bagi organisasi Peradi yang calonnya tidak terpilih, wajib membubarkan diri termasuk cabang-cabangnya. Selanjutnya bergabung dengan Peradi yang calonnya terpilih menjadi Ketua Umum Peradi. Adapun biaya Munas Bersama ini ditanggung bersama-sama.

Langkah DPN Peradi ini mendapat dukungan dari anggota Peradi, termasuk Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. Advokat kelahiran Jakarta ini mendukung penuh upaya mempersatukan ketiga organisasi tersebut menjadi satu wadah tunggal organisasi advokat atau single bar.

Selain mendukung, Togar Situmorang juga menitip banyak harapan dalam pelaksanaan Munas Bersama ini apabila dilaksanakan. Apalagi Munas Bersama ini dipastikan akan dilaksanakan secara daring, mengingat pandemi Covid-19 belum juga mereda.

“Munas yang dilaksanakan secara daring menjadi tantangan tersendiri dan ajang pertunjukan kesiapan panitia secara teknis dalam menyelenggarakan Munas sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Munas yang disepakati,” kata Togar Situmorang.

Tantangan paling besar terutama berkaitan dengan hak partisipatif peserta Munas. Ini akan menjadi tantangan penyelenggara.

“Oleh karena itu, saya sendiri mengingatkan pentingnya aturan main yang dapat menampung aspirasi semua pihak. Sebab problem partisipasi yang terhambat secara teknis, bisa mengakibatkan munculnya disintegrasi,” ucapnya.

Terlepas dari hal itu, sebagai advokat, Togar Situmorang sangat berharap Munas ini dapat terlaksana. Yang tidak kalah penting, Munas juga menyepakati penyatuan Peradi.

“Dengan adanya organisasi advokat yang kokoh, tentu akan berimplikasi positif kepada anggotanya. Apalagi belakangan ini, banyak sekali advokat yang dikriminalisasi seenaknya,” tegas Togar Situmorang, yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Ia sendiri pernah mengalami hal ini. Padahal selaku advokat, dirinya sudah menjalankan tugas berdasarkan surat kuasa yang diberikan dan tidak terlepas dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat.

“Jelas Undang-Undang dan Kode Etik ini adalah alat yang mengontrol para advokat dalam menjalankan tugasnya supaya tidak salah langkah,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta, Jalan Terusan Jakarta Nomor 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani, Kota Bandung, Jalan Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Jalan Prof IB Mantra Gg Melati Banjar Gumecik, Ketewel, Bali ini. (KI-01)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *