Home / Peristiwa / Nasional / Togar Situmorang: Deklarasi KAMI Tidak Menjunjung Etika Politik Kenegaraan
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Togar Situmorang: Deklarasi KAMI Tidak Menjunjung Etika Politik Kenegaraan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sehari setelah HUT ke-75 Republik Indonesia, sejumlah tokoh mendeklarasikan sebuah wadah yang dinamai KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia). Deklarasi ini memantik beragam komentar publik hingga saat ini.

Ada yang pro, dan tidak sedikit pula yang mengecam. Kelompok kontra umumnya menilai gerakan KAMI kental muatan politik. Karena itu, mereka menyarankan KAMI menjadi organisasi massa atau partai politik.

Kemunculan KAMI ini juga mendapat perhatian khusus dari advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia menilai, deklarasi tersebut justru tidak menjunjung etika politik kenegaraan.

“Saya sebagai praktisi hukum dan kebijakan publik, sangat menyayangkan deklarasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang menyebut dirinya KAMI, karena tidak menjunjung etika politik kenegaraan,” tutur Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu (30/8/2020).

“Etika politik kenegaraan seharusnya adalah mengembang etika kebersamaan, gotong royong, saling mendukung. Etika politik kenegaraan setidaknya dapat didefinisikan sebagai prilaku politik yang didasarkan kepada nilai budaya dan prinsip argumentasi untuk membangun bangsa dan negara menuju cita – citanya dan sesuai dengan etika budayanya,” imbuh advokat yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Togar Situmorang yang masuk dalam Tim 9 Investigasi Komnaspan RI menyebut, memang betul adanya kebebasan berpendapat di muka umum. Benar juga adanya kebebasan untuk menyampaikan pandangan suatu organisasi, kelompok, atau golongan.

“Tetapi semuanya harus menyadari bahwa apapun kelompoknya, diharapkan tetap menjunjung program pemerintah bukan malah membuat seolah-olah pemerintah itu tidak becus atau tidak berdaulat dalam menjalankan roda pemerintahannya,” tandas Togar Situmorang.

“Kalaupun dianggap ada hal-hal yang harus disampaikan, alangkah lebih baik dan bijaksananya melalui institusi atau saluran hukum yang memang sudah ada instrumennya. Misalkan melalu DPR, tanpa harus membentuk sesuatu dengan mempropaganda, sehingga terlihat sekali ada rasa ketidaksukaan terhadap roda pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Joko Widodo,” imbuh Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur itu.

Togar Situmorang menambahkan, saat ini Indonesia sedang berjuang keras menghadapi wabah virus corona. Idealnya, seluruh curahan hati, pikiran, bahkan dana dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19.

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada hakikat anak bangsa, membangun negeri dengan hal-hal yang positif dan tidak justru membuat aura yang bertentangan bahkan mengancam kedaulatan bangsa.

“Mari kita memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak ada lagi narasi yang dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat yang membuat masyarakat resah, bingung, apalagi bisa menjerumuskan. Memberikan penjelasan bahwa langkah atau kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah saat ini sudah on the track, serta dapat menciptakan kebersamaan dan kerukunan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tandas Togar  Situmorang, yang juga Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar.

“Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa berdaulat. Jangan kita terjajah kembali oleh ketidakpastian karena orang-orang tertentu atau diduga masyarakat tertentu yang tidak puas atau sakit hati pada pemerintahan saat ini. Mari bersatu padu sebagai anak bangsa, kita menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sebagai bingkai mempererat dan mempersatukan kita sebagai masyarakat Indonesia,” pungkas Founder dan CEO Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon; Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar; Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan; serta Lantai Dasar Blok A Nomor 12 Srengseng Junction, Jalan  Srengseng Raya Nomor 69 RT/RW 05/06, Jakarta Barat, ini.

Sementara itu terhadap polemik yang berkembang, Deklarator KAMI Din Syamsuddin melakukan klarifikasi secara tertulis, Kamis (27/8/2020). Ia menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memberikan koreksi atas hal-hal yang dianggap sudah melenceng.

Din Syamsuddin justru heran dengan banyaknya serangan secara pribadi terhadap tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI. Padahal, menurut dia, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. (KI-01)

Check Also

Dukung Pariwisata Bali Dibuka, Togar Situmorang: Keselamatan Tetap Diutamakan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pariwisata Bali resmi dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara, setelah ditutup selama pandemi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *