Home / Politik / Togar Situmorang: BNN Tak Perlu Dibubarkan
Togar Situmorang. (istimewa)

Togar Situmorang: BNN Tak Perlu Dibubarkan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI belum lama ini memberikan evaluasi khusus terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan menurut anggota Fraksi PDIP DPR RI ini, apabila BNN tak kunjung bisa memberantas peredaran narkoba di Indonesia, maka ada baiknya badan tersebut dibubarkan.

Hanya saja, wacana membubarkan BNN tak banyak didukung. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, misalnya, tidak setuju dengan usulan tersebut. Tokoh-tokoh di daerah juga tidak sependapat dengan wacana tersebut, termasuk di antaranya pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum itu berpandangan, BNN tak perlu dibubarkan. Selama ini, advokat yang menerima penghargaan Best Winners – Indonesia Business Development Award itu menilai bahwa kinerja BNN sesungguhnya sudah bagus.

“BNN tidak perlu dibubarkan. Kinerjanya sudah bagus. Cuma perlu dikaji ulang saja dalam hal tugas dan aksi di lapangan, terutama dalam hal pencegahan juga membantu rehabilitasi bagi masyarakat pecandu yang telah menjadi korban bahaya narkotika,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu (24/11/2019).

Menurut Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini, apabila seseorang adalah pemakai maka seyogyanya BNN membantu pada proses persidangan atau setidaknya memberikan rekomendasi agar korban penyalahgunaan tersebut dapat direhabilitasi.

“Mereka tidak perlu dihukum di penjara dan tercampur dengan pelaku tindak pidana umum lainnya di Lembaga Pemasyarakatan karena mereka hanyalah korban dari para pengedar. Ini penting, untuk menghindari berbaur dengan para pelaku kriminal lain,” saran Togar Situmorang, yang juga Ketua Pengcab POSSI Kota Denpasar.

Khusus mengenai barang bukti sitaan narkotika, menurut Togar Situmorang, harus segera dimusnahkan. Hal ini sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Karena ada banyak dugaan, jangan sampai ada oknum BNN yang nakal dan kemudian menyalahgunakan atau memperjual-belikan barang bukti tersebut,” tegas ketua tim hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur, itu.

Terkait kinerja BNN ke depan, menurut Togar Situmorang, yang perlu ditingkatkan adalah harus adanya kejelasan terkait blue print memerangi bandar-bandar besar. Jangan sampai BNN hanya fokus pada pengguna, yang sebagian besar adalah korban.

“Harus fokus pada bandar kelas kakap, bukan malah menangkap pengguna kecil yang hanya berkeliaran di seluruh tempat hiburan malam dengan cara swiping. Itu kurang efektif, dan malah cenderung nihil hasilnya sebab sering terjadi kebocoran informasi sebelum petugas BNN atau gabungan beraksi,” tutur Togar Situmorang, yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year itu.

Saat ini, demikian Togar Situmorang, BNN sesungguhnya sangat istimewa. Sebab selain dukungan anggaran yang besar, BNN juga diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Oleh sebab itu, sangat bagus jika ini didukung oleh perangkat hukum lainnya seperti jaksa dan hakim.

“Saat divonis misalnya, selain hukuman mati, dapat juga memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba dengan penambahan Pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Karena ternyata disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus hasil penjualan narkoba, sudah digunakan untuk pendanaan teroris (narco terrorism) dan juga digunakan penjualan narkotika untuk pembiayaaan dana politik (narco for politic),” tandas Togar Situmorang.

Ia menambahkan, kebanyakan pengedar besar hidup bebas dan bergelimang harta. Mereka tidak takut tersentuh aparat hukum terutama BNN, karena para pengedar kelas kakap atau produsen besar narkotika sangat lihai serta memiliki jaringan yang sempurna. Bahkan diduga kuat ada dari institusi hukum serta peradilan hingga lingkaran pusat kekuasaan.

“Makanya perlu ada evaluasi dan restrategi dari penerapan kebijakan perang terhadap narkotika dengan melihat dampak positif dan negatif bagi pengguna narkotika. Pemerintah harus membuka diri atas tawaran alternatif perang terhadap narkotika sebagaimana yang banyak diterapkan,” tutur Togar Situmorang, yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini.

Bagi Togar Situmorang, harus ada pemisahan yang jelas dalam penerapan pasal atau aturan hukum serta sangsi hukum antara pengguna dan pengedar narkotika. Dengan begitu, pemerintah bisa serius dalam menangani permasalahan perdagangan gelap narkotika dan menyelamatkan para pengguna narkotika.

“Perlu adanya perbaikan pemisahan ketentuan hukum segera dalam pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, membawa narkotika. Sebab perbuatan tersebut juga dilakukan oleh para pengguna narkotika,” ucapnya.

Ia mencontohkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyerukan ganjaran hukuman mati bagi pengedar narkoba pada pidatonya. Upaya tersebut merupakan bagian dari cara untuk memerangi penyalahgunaan opioid di Amerika Serikat, yang telah menelan banyak korban jiwa.

“Nah, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati.
BNN bisa lebih tegas dalam memerangi narkotika di Indonesia seperti Amerika Serikat dan kalau perlu meminta pihak penegak hukum utk memasukan pasal TPPU, agar terang aliran dana besar ke mana saja,” pungkas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar ini. (KI4)

Check Also

Dugaan Politik Uang, AMMPD dan BASMI Desak Bawaslu Lampung Bersikap Tegas

Lampung (KitaIndonesia.Com) – Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemantau Demokrasi (AMMPD) Lampung bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *