Home / Hukum / Togar Situmorang Ajak Advokat Satu Suara Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor
Advokat kondang yang juga pengamat jebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Togar Situmorang Ajak Advokat Satu Suara Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tindak pidana korupsi semakin merajalela di negeri ini. Pelakunya, sebagian besar pejabat publik.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kader PDI Perjuangan itu disangkakan menerima suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Beberapa waktu sebelumnya, KPK juga menangkap (mantan) Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster serta (mantan) Menteri Sosial Juliari Batubara terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Kasus demi kasus ini mendapat catatan khusus dari advokat kondang yang juga pengamat jebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA. Ia menilai maraknya kasus korupsi baik itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun dugaan korupsi yang sudah ditangani oleh KPK, sangat memperihatinkan.

“Melihat latar belakang keadaan negara Indonesia di saat pandemi Covid-19 ini yang membuat masyarakat menjadi susah, ternyata masih banyak oknum pejabat yang menyimpang dalam hal ini para pejabat menyalahgunakan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya di Denpasar, Selasa (2/3/2021).

Padahal, berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran Covid-19 yang semakin masif.

Salah satunya, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.  

Melalui Perppu itu, pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Ada ancaman hukuman pidana/ hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19.

Ancaman pidana mati ini diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

“Pasal 2 ayat (2) UU 31/ 1999 menyebutkan, ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” beber Togar Situmorang.

“Selanjutnya dalam penjelasannya, frasa ‘keadaan tertentu’ itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, di antaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” imbuh advokat yang sering disapa Panglima Hukum itu.

Mencermati hal itu, selaku advokat sekaligus sebagai aparat penegak hukum, Togar Situmorang mengajak advokat lainnya serta organisasi profesi advokat agar memperjuangkan hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia secara nasional harus segera dibuat dan dimaklumatkan.

“Dimaklumatkan, artinya harus betul-betul kita bersuara secara nasional secara profesi bahwa harus ada aturan hukum untuk para koruptor yaitu hukuman mati. Dengan adanya suara bersama itu, instansi seperti KPK, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan DPR, dan juga Presiden Joko Widodo bisa mendengar dan segera merespon untuk dibuatkan aturan hukum mati bagi para koruptor,” tandas Togar Situmorang, yang digadang-gadang maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 ini.

Ini penting, menurut dia, supaya membuat jera para koruptor. Dengan hukuman mati, mereka tidak mendapatkan remisi, serta tidak ada fasilitas mewah.

“Kita harapkan jika yang sudah diputus hukuman mati bahkan sudah inkracht dan tinggal menunggu waktu eksekusi, langsung dikirim ke Nusa Kambangan. Sehingga akan membuat adanya efek jera bagi para pejabat-pejabat ataupun stakeholder yang memang ditunjuk undang-undang agar tidak melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dengan era keterbukaan saat ini, lanjut dia, publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet. Hal ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan korupsi. 

Namun berhasil tidaknya penanganan korupsi, sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah dan memerlukan kerja keras.

Akibat dari korupsi sangat beragam, mulai dari gangguan terhadap penanaman modal, ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan rakyat kecil terhadap pemerintah, dan lain sebagainya. 

Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kesadaran diri dan karakter jujur itu sangat diperlukan untuk orang-orang yang sedang memiliki jabatan di suatu instansi atau tempat-tempat strategis lainnya.

Oleh karena itu, menurut Togar Situmorang, pemerintah harus selalu waspada dalam menanggulangi masalah korupsi di Indonesia.  

“Diharapkan semua komponen atau elemen baik di masyarakat atau pemerintah bisa bersama-sama dan bersinergi untuk fokus memberantas tindak korupsi yang membuat masyarakat sengsara,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar; serta kantor cabang masing-masing di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar Barat; Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99, Jakarta Selatan; Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; serta Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/ RW 007/ 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu. (KI-01)

Check Also

Tinggal di Malang Malah Digugat di Denpasar, Ibu Rumah Tangga Ini Minta Bantuan Law Firm Togar Situmorang

Tinggal di Malang Malah Digugat di Denpasar (KitaIndonesia.com) – Seorang ibu rumah tangga yang tinggal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *