Home / Politik / Tirtawan: Perbaiki Sistem, Umumkan Hasil Pemilu Secara Digital
Nyoman Tirtawan (istimewa)

Tirtawan: Perbaiki Sistem, Umumkan Hasil Pemilu Secara Digital

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya agar pelaksanaan dan hasil Pemilu semakin berkualitas. Sayangnya berbagai upaya tersebut ternyata belum cukup untuk menekan kecurangan baik sebelum, saat maupun pasca pemungutan suara.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari mantan anggota DPRD Provinsi Bali I Nyoman Tirtawan. Ia mengusulkan, agar kualitas pelaksanaan dan hasil Pemilu sesuai harapan, maka sistem pemilihan khususnya dalam hal pengumuman hasil Pemilu, diperbaiki.

“Wajib mengumumkan secara digital hasil perolehan pemungutan suara langsung setelah proses pemungutan di TPS berakhir. Sifatnya pun final dan sah karena penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu dengan masing-masing saksinya sudah memberikan tanda tangan serta sudah ada rekam digital sebagai bukti. Kecuali ada pemungutan suara ulang,” usul Tirtawan, saat ditemui di Denpasar, Selasa (2/6/2020).

Usulan tersebut, imbuhnya, bukan tanpa alasan. Sebab hanya dengan cara tersebut praktik mafia suara yang sering terjadi bisa dihentikan, sebagaimana kasus anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

“Jika sudah diumumkan secara digital, maka hasil pemungutan suara di TPS bersifat final dan sah apalagi sudah ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu dan saksi-saksi peserta Pemilu,” tutur politikus asal Buleleng, Bali itu. 

Tirtawan menambahkan, penyelenggaraan Pemilu menggunakan anggaran IT penting agar Pemilu benar-benar LUBER dan JURDIL. Memanfaatkan IT juga memotong sekaligus menghentikan permainan curang.

“KPU pusat dan daerah wajib memberikan salinan hasil pemungutan suara kepada semua peserta Pemilu untuk menghentikan permainan kotor atau konspirasi antara penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu,” tandas mantan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali ini.

Tirtawan berkeyakinan, cara tersebut bisa menghilangkan konflik atau perselisihan perolehan suara antar kandidat dan atau antar partai politik. Selama ini, salah satu kasus yang sering sampai ke meja Mahkamah Konstitusi adalah terkait perselisihan perolehan suara.

“Jadi banyak manfaat jika memaksimalkan IT ini. Kecurangan pasti minim, Pemilu juga lebih irit, efektif, efisien. Kerja penyelenggara Pemilu juga tidak bertele-tele sampai menelan korban jiwa seperti Pemilu lalu,” pungkas Tirtawan, yang juga aktivis lingkungan ini. (KI4)

Check Also

Baliho Puan Mejeng di Berbagai Daerah, Pengamat: Untuk Persiapan Pilpres 2024

Jakarta (KitaIndonesia.Com) -Pemasangan baliho Puan Maharani di sejumlah daerah ditengarai sebagai persiapan menghadapi pemilihan presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *