Home / Hukum / Tinggal di Malang Malah Digugat di Denpasar, Ibu Rumah Tangga Ini Minta Bantuan Law Firm Togar Situmorang
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Tinggal di Malang Malah Digugat di Denpasar, Ibu Rumah Tangga Ini Minta Bantuan Law Firm Togar Situmorang

Tinggal di Malang Malah Digugat di Denpasar (KitaIndonesia.com) – Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, harus menerima kenyataan pahit. Pasalnya, ia harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, untuk perkara Nomor 490/ Pdt.G/ Dps.

Dalam menghadapi perkara tersebut, ibu rumah tangga yang bernama Ganuni ini mempercayakan Law Firm Togar Situmorang sebagai kuasa hukumnya.

“Kami dipercaya untuk membela hak kepemilikan sertifikat atas tanah yang tertulis atas nama Ganuni,” jelas Advokat N Carolina Sitompul, SH, dari Law Firm Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu 19 September 2021.

Ia menjelaskan, objek lahan tersebut berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.

“Dalam hal ini, Penggugat justru menyalahi kompentensi relatif Pengadilan, yang seharusnya adalah Pengadilan Negeri Malang; apalagi telah masuk dalam daftar gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar,” ujar Carolina Sitompul.

Dikatakan, dalam gugatan wanprestasi atas hutang piutang sebesar Rp2,5 miliar tersebut, Ganuni justru tidak pernah mengetahui perikatan dimaksud, apalagi hadir atau mengalami serta datang menghadap di hadapan Notaris H, SH. atau pejabat manapun.

“Klien kami, Ganuni, juga tidak pernah menikmati uang pinjaman dari hutang piutang Rp2,5 miliar seperti tertulis dalam Akta Pengakuan Utang tersebut. Apalagi utang dana sebesar Rp2,5 miliar tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Kreditur sendiri,” tandasnya.

Dalam Akta Pengakuan Hutang Piutang dimaksud, lanjut Carolina Sitompul, disebutkan para pihak yaitu diduga bernama ABS (Debitur) dan IMS (Kreditur).

“Anehnya lagi dalam perikatan tersebut, klien kami dikatakan menyetujui secara lisan. Ini jelas sebuah penyelundupan hukum atau ada dugaan kelalaian dari Notaris dalam membuat akta,” kata Carolina Sitompul.

Atas dasar itu, pada sidang terdahulu Tim Hukum Law Firm Togar Situmorang telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas gugatan dari Penggugat bernama IMS.

Dalam Nota Keberatan tersebut ditegaskan bahwa Tergugat bukan merupakan istri sah di dalam hukum dari ABS. Sebab pernikahan mereka tidak pernah tercatat dalam dokumen Pernikahan oleh Negara.

Adapun dalam Akta Pengakuan Utang yang dijadikan objek sengketa perkara ini, yang dijadikan Jaminan Pembayaran Utang adalah sertifikat tanah dan bangunan milik Ganuni, yang berada di Kota Malang, Jawa Timur.

“Dalam Akta Pengakuan Hutang, tertulis Tergugat secara lisan mengetahui, menyetujui perbuatan ABS yang saat bergulir gugatan wanprestasi dalam Perkara Nomor 409/ Pdt.G/ Dps atas Akta Pengakuan Hutang ini telah meninggal dunia,” jelasnya.

“Adapun Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan atas nama klien kami yaitu Tergugat (Ganuni ) yang dijadikan Jaminan Pembayaran Utang itu, sampai saat ini tanpa seizin klien kami dalam penguasaan Notaris H, SH,” imbuh Carolina Sitompul.

Sementara itu Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, juga menegaskan hal serupa. Ia menegaskan, peristiwa hukum yang dialami kliennya ini bisa mengandung cacat hukum dan ada dugaan kebohongan dalam pencatatan Akta Pengakuan Utang tersebut.

“Sehingga dalam Eksepsi disebutkan juga terhadap domisili hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili Perkara Nomor 490/ Pdt.G/ Dps pada Wilayah hukum (Absolut Kompetensi Relatif), ada dugaan perkara ini juga mengandung kejahatan (Exceptio Doli Mali), sehingga gugatan semacam ini patut disingkirkan dari Pengadilan Negeri Denpasar,” tandas Togar Situmorang.

Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik ini juga mengingatkan bahwa dalam perkara ini, kliennya (Ganuni) dilindungi Pasal 118 ayat (1) HIR, azas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat (Ganuni).

“Dan itu bisa dibuktikan dengan dokumen negara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga atau Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dalam hukum disebut sebagai azas Actor Sequitor Forum Rei,” urai Togar Situmorang.

Demikian halnya terkait objek lahan bangunan terkait benda tidak bergerak (benda tetap), dalam Pasal 118 ayat (3) HIR jelas tertulis bahwa tuntutan terhadap benda tidak bergerak (benda tetap) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu.

“Dalam hal ini, objek sengketa berupa lahan dan bangunan tertulis milik Ganuni berada di Kota Malang. Dalam hukum dikenal Azas Forum Rei Sitae,” tegas kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana ini.

Atas semua fakta hukum tersebut, Togar Situmorang meminta Ketua Majelis yang menangani perkara ini agar secara hati nurani bisa menegakkan kebenaran dan keadilan bagi ibu rumah tangga pemilik sah sertifikat atas objek sengketa ini.

Togar Situmorang juga merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa apabila terjadi wanprestasi atas suatu perikatan, maka yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian adalah pihak yang lalai atau yang menyebabkan kerugian sendiri.

“Dan dalam perkara ini, jelas pihak yang bertanggung jawab adalah ABS yang telah menerima dana pinjaman tersebut. Sementara ABS sudah meninggal dunia. Jadi seharusnya Akta Pengakuan Hutang tersebut gugur,” tegas Togar Situmorang.

Ia menambahkan, tidak beralasan malah menarik Tergugat (Ganuni) yang bukan sebagai pihak yang lalai untuk memenuhi kewajiban, bukan pula yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, dalam perkara wanprestasi itu.

Tergugat (Ganuni) justru merasa dirugikan karena sertifikat hak miliknya telah dibuat jaminan pembayaran hutang yang bukan hutang dari Tergugat (Ganuni).

“Kami telah mengirimkan somasi kepada Notaris H, SH, untuk segera mengembalikan sertifikat hak milik tanah dan bangunan dari klien kami tanpa syarat. Kami juga akan melaporkan semua yang terlibat atas dugaan masalah hukum yang timbul termasuk kuasa hukum, kepada pihak aparatur hukum,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22, Denpasar Timur, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta serta Kota Bandung di Jalan Terusan Jakarta Nomor 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani; Jalan Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Jalan Raya Gumecik, Gg Melati Banjar Gumecik Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel ini. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *