Home / Peristiwa / Nasional / Tiap Tahun Sumbang Devisa Rp 150 Triliun, Pastika: Bali Tak Dapat Apa-apa!
Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Made Mangku Pastika. (kitaindonesia.com/san edison)

Tiap Tahun Sumbang Devisa Rp 150 Triliun, Pastika: Bali Tak Dapat Apa-apa!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Bali masih merupakan destinasi wisata teratas di tanah air. Belum ada daerah lainnya di Indonesia, yang mampu menyaingi laju industri pariwisata Pulau Dewata.

Sebagai salah satu bukti nyata, sebagaimana pemaparan anggota DPD RI Perwakilan Bali Made Mangku Pastika, hampir setiap tahun pariwisata Bali menyumbang devisa rata-rata Rp130-150 triliun kepada negara. Jumlah yang tidak sedikit tentunya.

Tetapi sayangnya, dari sumbangan besar ini, Bali ternyata tidak mendapatkan dana bagi hasil. Bali hanya mendapatkan nama besar sekaligus predikat sebagai destinasi wisata nomor satu.

“Kita menghasilkan devisa (dari pariwisata) untuk negara setiap tahun 130-150 triliun rupiah,” kata Pastika, saat dialog Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Jumat (6/12/2019).

“Tetapi kita tidak dapat apa – apa dari pariwisata ini,” imbuh mantan gubernur Bali dua periode ini.

Ia menyebut, Bali tidak mendapatkan apa-apa dari bagi hasil pariwisata karena terbentur UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Undang-undang ini, diakui Pastika, sangat tidak adil bagi Bali.

“Undang – undang ini dalam konsiderannya, sesungguhnya mengatur terkait potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Tetapi dalam pasal – pasalnya, tidak diatur soal sumber daya lainnya. Akibatnya, kita tidak dapat apa – apa. Dana bagi hasil kita nol,” tandas mantan Kapolda Bali ini.

BACA JUGA:   Bangun Sinergitas Dengan Insan Pers, Kapendam Tegaskan Ingin Wujudkan Situasi Yang Kondusif

“Saya sering dapat DIPA (saat dua periode menjadi gubernur Bali, red). Tapi dalam DIPA itu tidak ada dana bagi hasil sumber daya alam. Sementara daerah lain dapat. Ini tidak fair,” imbuh Pastika.

Atas dasar itu, lanjutnya, DPD RI berencana menggugat UU Nomor 33 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun memohon dukungan moril DPRD Provinsi Bali terkait hal tersebut.

“Menurut saya, (UU Nomor 33 Tahun 2004) sudah patut kita gugat. Saya mohon dukungan moril dari DPRD Bali. Kami sudah siap ajukan ke MK,” jelas Pastika.

Selain UU Nomor 33 Tahun 2004, diakuinya bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga tidak adil bagi daerah. Sebab untuk memungut sesuatu dari wisatawan misalnya, ‘tidak diperbolehkan’ oleh undang-undang tersebut.

“Kita mau pungut sesuatu dari wisatawan, tidak bisa. Jadi kita tidak dapat apa – apa dari pariwisata ini,” tegas Pastika. (KI4)

Check Also

Medsos Maksimalkan Promosi Labuan Bajo Sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *