Home / Nusantara / Tertibkan Aset 400 Hektar yang Tak Jelas, Bupati Edi Endi Minta Pendampingan KPK
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama jajaran KPK saat melakukan sidak ke salah satu hotel milik BUMN di Labuan Bajo yang menunggak bayar pajak. (humas kpk)

Tertibkan Aset 400 Hektar yang Tak Jelas, Bupati Edi Endi Minta Pendampingan KPK

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama Wakil Bupati Yulianus Weng terus menunjukkan keseriusannya dalam menata aset daerah di ujung barat Pulau Flores itu.

Buktinya selain membentuk Tim Aset, Bupati Edi Endi juga meminta pendampingan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban hingga penguatan tata kelola aset di Bumi Komodo itu. Apalagi saat ini pihaknya fokus menertibkan aset dengan total luas 400 hektar yang sebagian besar kepemilikannya diduga beralih.

“Kami menginginkan aset yang selama ini bermasalah agar mendapatkan penyelesaian konkret. Itu juga sebabnya kami mohon pendampingan dari KPK,” kata Bupati Edi Endi, saat menerima audiensi jajaran KPK, di Labuan Bajo, Sabtu 10 April 2021.

Ia menjelaskan, bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Manggarai Barat pihaknya telah bersepakat membentuk Tim Aset. Tim ini diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuan Bajo. Tim ini juga melibatkan tokoh masyarakat yang paham terkait riwayat tanah.

“Dan fokus utama saat ini adalah pemetaan, legalisasi dan penertiban aset di Kecamatan Komodo yang mempunyai luas 400 hektar,” papar Bupati Edi Endi.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat permintaan blokir penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah hasil reklamasi, mulai dari Dermaga Putih Kampung Ujung hingga Puncak Pramuka.

“Tetapi saat ini ada sekitar 180 sertifikat tanah overlap sampai ke sempadan pantai dan laut,” beber mantan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu, di hadapan rombong KPK yang dipimpin Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria.

Selain itu, lanjut Bupati Edi Endi, pihaknya juga akan melakukan revisi terhadap Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat. Peraturan ini belum pernah direvisi sejak diundangkan tahun 2021.

“Sudah banyak kebutuhan untuk perencanaan pembangunan di Labuan Bajo. Jadi kita perlu revisi RTRW. Tetapi kami tidak bisa menyusun Perda RTRW apabila permasalahan aset tidak dituntaskan,” pungkas Bupati Edi Endi.

Selanjutnya Bupati Edistasius Endi bersama Wakil Bupati Yulianus Weng dan rombongan KPK meninjau enam lokasi aset dan pajak bermasalah di Labuan Bajo. Di antaranya adalah salah satu hotel milik BUMN dan Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Komodo. (KI-01)

Check Also

Hari Kartini, Yopi Widiyanti: Hanya Perempuan yang Mengerti Permasalahan Perempuan

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Raden Adjeng Kartini telah memberikan ‘terang’ bagi kaum perempuan di negeri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *