Home / Hukum / Tanah Masih Dikuasai Orang, Klien Togar Situmorang Layangkan Surat Perlindungan Hukum ke BPN
Muhaji didampingi advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, dan tim saat menyerahkan surat perlindungan hukum ke BPN Bali. (istimewa)

Tanah Masih Dikuasai Orang, Klien Togar Situmorang Layangkan Surat Perlindungan Hukum ke BPN

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Muhaji, pemilik sah sebidang tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan, Kota Denpasar, mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, di Renon, Denpasar, Jumat (7/8/2020). Muhaji didampingi tim pengacara dari Law Firm Togar Situmorang.

Pada kesempatan tersebut, Muhaji menyerahkan surat perlindungan hukum terkait permasalahan hukum atas lahan miliknya. Lahan tersebut sesungguhnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhaji, namun hingga saat ini justru diklaim orang lain.

“Tanah itu saya beli dari Bapak Wayan Padma dengan proses jual beli yang sah dan dilakukan di Kantor Notaris PPAT. Secara hukum, tanah tersebut sudah sah menjadi miliki saya yang dibuktikan dengan adanya SHM atas nama Muhaji yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional,” jelas Muhaji, saat ditemui di sela-sela penyerahan surat perlindungan hukum tersebut di Kantor BPN Bali.

Fakta di lapangan, imbuhnya, tanah tersebut justru ditempati oleh orang lain tanpa hak. Muhaji pun sangat keberatan dengan hal tersebut.

“Saya sangat keberatan, apalagi bila dikaitkan dengan masalah hukum antara orang yang diduga bernama Fujiama yang bermasalah hukum dengan orang yang diduga bernama Wayan Padma yang sudah berproses di Polda Bali. Semua itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah yang merupakan milik saya,” tandas Muhaji.

Atas dasar itu, ia meminta perlindungan hukum ke BPN. Didampingi kuasa hukumnya, Muhaji melayangkan surat ke BPN Bali.

“Saya mengirimkan surat perlindungan hukum ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan harapan supaya saya mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara, agar tidak ada kerugian baik materil atau moril. Dan semoga permasalahan bisa jernih dilihat oleh setiap instansi, juga aparat hukum, agar cepat selesai,” ucapnya.

“Terkait persoalan hukum yang timbul, saya sudah menunjuk Kantor Hukum Togar Situmorang untuk menjadi kuasa hukum saya,” imbuh Muhaji.

Pada kesempatan yang sama, advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, membenarkan bahwa kliennya meminta perlindungan hukum ke BPN Bali. Berdasarkan bukti – bukti yang ada, termasuk SHM, Togar Situmorang memastikan bahwa lahan di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan, Kota Denpasar, tersebut adalah sah milik kliennya.

“Kami dari Law Firm Togar Situmorang memang benar diberikan kuasa oleh Bapak Muhaji. Hari ini (7 Agustus 2020) klien kami sudah mengirimkan surat perlindungan hukum ke Kantor Wilayah Hukum Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali,” jelas Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar (pusat), dan Cabang Denpasar di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar serta Cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Room 1003-1004, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Jakarta Selatan, ini.

Dikatakan, kliennya sudah membeli tanah tersebut secara sah yang berlokasi di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan dari Wayan Padma. Proses pembelian sah di mata undang-undang, karena perolehannya melalui jual beli yang sah dilakukan di Kantor Notaris/ PPAT.

Kliennya belum bisa menguasai lahan tersebut, karena masih ada orang yang telah mendirikan bangunan di atasnya. Kliennya sudah bersurat resmi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wali Kota Denpasar dan Satpol PP Kota Denpasar.

“Namun entah kenapa belum ada respons dari aparat pengawal Perda Kota Denpasar tersebut. Ada kesan, dugaan tidak direspon dengan cepat sehingga lahan masih dikuasai atau ditempati oleh orang lain. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi klien kami,” ujar Ketua Hukum RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur.

“Setop kriminalisasi terhadap lahan Bapak Muhaji yang juga seorang prajurit TNI aktif. Dan setop kriminalisasi yang mengatasnamakan bahwa lahan Bapak Muhaji diperolehnya dari hal yang tidak benar. Itu di luar konteks pengetahuan dari klien kami,” imbuh Togar¬† Situmorang.

Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar ini mengharapkan Satgas Mafia Tanah agar bisa melihat jelas posisi kliennya. Pihaknya juga menyampaikan keberatan atas adanya tindakan pemblokiran secara sepihak tanpa konfirmasi dari pihak BPN Kota Denpasar, karena merugikan kliennya secara perdata.

“Bagi orang-orang yang merasa pernah memblokir tanah klien kami, kami merasa keberatan atas tindakan pemblokiran tersebut karena klien kami sendiri tidak pernah tersangkut hukum apapun secara putusan yang resmi. Jadi apabila masih ada tindakan pemblokiran lagi, itu kami tegaskan hal tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum. Kami akan lakukan langkah hukum, baik perdata juga pidana,” pungkas Togar Situmorang, yang masuk Tim 9 Investigasi Komnaspan RI itu. (KI-01)

Check Also

Keponakan Togar Situmorang Diduga Jadi Korban Mafia Tanah di Bandung

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Advokat senior Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, mengatakan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *