Home / Hukum / Tak Bermaksud Menghina di Facebook, Linda Duduk di Kursi Pesakitan

Tak Bermaksud Menghina di Facebook, Linda Duduk di Kursi Pesakitan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Perempuan bernama Linda Fitria Paruntu menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia didakwa telah melakukan penghinaan kepada seseorang bernama Simone Christine Lahunduitan di facebook.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan pertama.

Juga Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pada dakwaan kedua, serta Pasal 311 ayat (1) KUHP pada dakwaan ketiga.

Atas dakwaan ini tim penasehat hukum terdakwa dalam eksepsi menyatakan bahwa postingan terdakwa adalah sebagai reaksi atas aksi/kalimat postingan yang provokatif yang sebelumnya diposting oleh saksi korban.

“Bahwa kalimat postingan terdakwa yang menulis “kayaknya perlu tunjukin mana orang kaya monyet sama mana orang kaya beneran”, adalah tidak ada maksud untuk menyamakan orang lain seperti monyet, apalagi menuliskan menyamakan orang lain dengan monyet,” ucap Iswahyudi Edy P saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (7/7/2020).

Diterangkan, kalimat tersebut agar dipahami oleh saksi korban bahwa karena tulisan/postingan dari saksi korban lah yang selalu bicara membanggakan diri dengan gaya hidup kaya/kekayaaan yang selalu menyindir/mencerca/menghina terdakwa.

“Sehingga terdakwa harus meresponnya sebagai pengungkapan ekspresi dengan cara menyatakan/klarifikasi sebagai haknya untuk membela diri,” lanjutnya.

BACA JUGA:   Giliran PT Koop Kopi Indonesia Percayakan Law Firm Togar Situmorang Jadi Legal Corporate

Sungguh menjadi aneh kemudian kalimat yang tidak ada memuat kalimat  dengan kata “orang kaya monyet” itu  dengan menuliskan nama orang lain/menyamakan dengan orang apalagi menyamakan dengan nama saksi korban sehingga membuat saksi korban merasa terhina seolah menganggap sebagai/sama dengan monyet.

Ditegaskan, atas surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa merupakan penyimpangan/pelanggaran terhadap asas, dasar dan kaidah hukum yang menyatakan ”lex superiori duroget lex inferiori”, dengan kata lain bahwa hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni bertentangan dengan Pancasila  dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga surat dakwaan harus dibatalkan.

“Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta juga tidak mencari-cari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari materi ataupun formal dakwaan. Namun demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni Fiat Justitia Ruat Caelum,” ucapnya. (K15)

Check Also

PGN Minta Aparat Panggil Tokoh Demo Tolak Rapid dan Swab Test

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Aksi demo menolak rapid test dan swab oleh sejumlah warga di Lapangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *