Home / Peristiwa / Nasional / Surplus DJS Dimungkinkan Membayar Selisih Kenaikan Iuran PBPU dan BP Kelas III
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, saat memimpin FGD. (istimewa)

Surplus DJS Dimungkinkan Membayar Selisih Kenaikan Iuran PBPU dan BP Kelas III

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas III pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), terus diupayakan oleh pemerintah bersama DPR RI. Apalagi, jumlahnya mencapai lebih dari 19 juta orang.

Guna mencari solusi atas kondisi ini, pemerintah dan BPJS Kesehatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi IX DPR RI serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. FGD digelar di Ruang Pansus B Gedung Nusantara, Selasa (28/1/2020).

Dalam FGD yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, ini Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, menjelaskan kata “dapat” berdasarkan angka 267 Bab III Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Disebutkan bahwa kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang/ lembaga. Dengan demikian, memungkinan aset DJS (Dana Jaminan Sosial) Kesehatan digunakan selain yang terdapat di dalam pasal tersebut.

“Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 21 PP Nomor 87 Tahun 2013 merupakan bentuk pemberian diskresioner dari penggunaan aset DJS Kesehatan, sehingga memungkinan aset DJS Kesehatan digunakan selain yang terdapat di dalam pasal tersebut,” papar Terawan.

Sedangkan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, menyebut, berdasarkan peraturan perundangan, penggunaan aset DJS termasuk surplus DJS tidak dimungkinkan untuk digunakan membayar selisih kenaikan iuran PBPU kelas III.

Fachmi menjelaskan, kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI tanggal 12 Desember 2019 terdapat frasa “…diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan…”. Untuk itulah, lanjut Fachmi, dilakukan telaah apakah alternatif dua yang telah disepakati tersebut terdapat potensi risiko hukum atau tidak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 UU BPJS, lanjut Fachmi, tidak disebutkan tindakan yang dapat didiskresi maupun lembaga yang diberikan kewenangan melakukan diskresi atas ketentuan Pasal 21 PP 87 Tahun 2013. Sehingga penggunaan kata “dapat” pada pasal tersebut, menurut dia, bukan dimaksudkan untuk menyatakan sifat diskresi atas penggunaan aset DJS Kesehatan oleh Direksi BPJS Kesehatan.

“Sehingga berdasarkan peraturan perundangan penggunaan asset DJS termasuk surplus DJS tidak dimungkinkan untuk digunakan membayar selisih kenaikan iuran PBPU kelas III,” tegas Fachmi.

Sementara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili Kadivkum Polri, Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo, Polri diharapkan agar mendukung percepatan pembangunan. Kepolisian diharapakan untuk tidak sembarang memidanakan pejabat negara, terutama berkaitan dengan administrasi.

Adapun Jampidum Kejagung RI, Ali Mukartono, menjelaskan, terdapat jurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) meski terdapat unsur perbuatan melawan hukum (PMH), sepanjang terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi, negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani; maka tindakan tersebut tidak melanggar korupsi.

BACA JUGA:   Amankan Terduga Teroris di Bali, Densus 88 Temukan Ini

Dengan demikian, kata Jampidum, penggunaan aset DJS Kesehatan di luar dari yang terdapat dalam Pasal 21 PP 87 Tahun 2013, dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan negara, tidak ada keuntungan untuk pribadi, dan demi kepentingan umum.

Sementara Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Indra Budi Sumantoro, mengingatkan agar berhati – hati terhadap konsekuensi kesalahan pengelolaan dana dengan mempertimbangkan dari sisi hukum formil.

Sedangkan Perwakilan BPK RI dalam FGD tersebut, belum memberikan pendapat secara kelembagaan. Sebab belum ada diskusi internal yang bersifat kelembagaan dengan pimpinan BPK RI.

Adapun Dewan Pengawas BPJS RI dalam FGD tersebut berpendapat, ada dua pandangan hukum yang saling bertentangan dan juga terdapat alternatif atau opsi 3 yang tidak memerlukan perubahan peraturan perundangan atau berisiko hukum.

Akan tetapi, menurut Dewan Pengawas, dalam implementasinya memerlukan waktu. Selain itu, perlu melibatkan banyak pihak terkait.

Di akhir FGD, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar dalam waktu dua hari masing-masing kementerian dan lembaga menyerahkan pendapat/ opini kepada DPR RI dan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI.

“Pendapat dan LO tersebut akan digunakan sebagai landasan hukum bagi BPJS Kesehatan untuk mengimplementasikan alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran PBPU dan BP kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa,” kata Sufmi.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, menambahkan, kelompok pakar hukum ada yang memberikan tafsir kata “dapat” dalam aturan hukum yang diperdebatkan Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan artinya boleh menambah opsi lain. Kelompok pakar hukum lain, ada yang memberikan tafsir kata “dapat” tersebut tidak dalam rangka menambah opsi lain.

“Dengan demikian, antar dua pendapat  hukum itu DPR minta clearance resmi dari Kapolri, Kejagung dan BPK RI. Sikap resmi ketiga instansi ini sangat penting agar BPJS Kesehatan bisa segera bekerja mengeksekusi keputusan bersama DPR RI dan pemerintah tidak menaikkan iuran peserta BPJS kesehatan kelas lll PBPU dan BP tanpa khawatir mendapat masalah hukum di kemudian hari,” ujar Laka Lena.

Sementara itu pihak BPJS Kesehatan di akhir FGD, meminta waktu lebih dari dua hari agar dapat melapor dan meminta persetujuan kepada Presiden RI sebagai atasan langsung sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 25 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sambil menunggu surat resmi dari Kapolri, Kejagung dan BPK RI. (KI4)

Check Also

Medsos Maksimalkan Promosi Labuan Bajo Sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *