Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Konsulat Australia di Bali melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Kadisparda Provinsi Bali pada tanggal 21 Oktober 2021.
Ada beberapa poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Di antaranya, tentang kerinduan warga Australia untuk datang ke rumah kedua mereka, Bali.
Di samping itu, surat tersebut juga menginformasikan bahwa mulai tanggal 1 November 2021, Australia membuka pembatasannya dan warga Australia dari NSW bisa ke Sydney tanpa harus karantina. Cukup dengan vaksin dosis lengkap.
Surat ini tentu menjadi kabar gembira bagi pariwisata Bali, khususnya bagi para pelaku pariwisata. Mereka berharap, Gubernur Bali Wayan Koster merespons kabar yang membawa harapan ini.
“Surat dari Konjen Australia yang ditandatangani oleh Konjen Anthea Griffin ini menunjukkan sense of belonging, rasa memiliki terhadap Bali,” kata Wayan Puspa Negara, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, dalam keterangan resminya, Sabtu 23 Oktober 2021.
Oleh karena itu, menurut dia, sebaiknya Pemprov Bali melalui Kadisparda segera merespons surat tersebut dengan membuat kebijakan khusus yang singkron dan harmonis untuk wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali.
Puspa Negara mencontohkan Thailand yang merupakan pesaing terbesar Bali, yang tidak memberlakukan karantina dan bahkan membuka akses untuk 49 negara. Adapun Indonesia hanya membuka akses untuk 19 negara.
Kondisi ini, menurut dia, sangat berbeda dengan kebijakan pemerintah Bali yang harus melalui proses karantina lima hari.
“Kita tahu bahwa rata – rata lama masa tinggal wisman di Bali adalah 5 sampai dengan 7 hari, yang artinya waktu dan biayanya habis untuk karantina,” ucapnya.
Bagi Puspa Negara, perlu langkah konkret dalam merespon hal ini. Sebagai langkah awal, mantan anggota DPRD Kabupaten Badung ini mengusulkan agar segera mengundang langsung Dubes dan Konjen Australia untuk membahas tata cara wisman Australia masuk Bali.
“Bisa diajak dinner khusus untuk membahas MoU tentang tata cara wisman Australia masuk Bali dengan aturan atau pelonggaran yang masuk akal. Jika tata caranya sudah sinkron, dipastikan pariwisata Bali kembali bergeliat dan itu akan menguntungkan rakyat,” tutur Puspa Negara.
“Kami Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali sangat mendukung upaya koordinasi dan komunikasi cepat yang intens antara Pemprov Bali dengan Australia,” pungkasnya. (KI-01)