Gianyar (KitaIndonesia.Com) – Anggota Fraksi Demokrat DPR RI yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana (PSR), mengingatkan pemerintah bahwa kebudayaan harus dijaga dengan komitmen yang tinggi. Sejauh ini, menurut dia, komitmen pemerintah terhadap kebudayaan masih sangat rendah. Bahkan pemerintah terkesan masih kucilkan kebudayaan.
“Selama ini pemerintah fokus kepada infrastruktur, fokus kepada pembangunan ibukota negara. Sementara keberpihakan yang banyak berhubungan dengan pembangunan pilar dan esensi kebudayaan, belum maksimal,” ujar Supadma Rudana, disela-sela menghadiri Pagelaran Budaya di Museum Rudana, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (20/2/2019) malam.
“Kebudayaan adalah alat pertahanan dan pemersatu bangsa. Jika kebudayaan sirna, maka bangsa ini akan terbelah,” imbuh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ini.
Supadma Rudana kemudian menyinggung ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiganya, menurut dia, seharusnya mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.
“Tentu ini menjadi catatan bagi bangsa ke depan untuk mengawal, bukan hanya retorika. Saya akan selalu berada di tempat ini (museum dan kebudayaan), saya akan selalu berada di depan. Yang lainnya (jabatan politik dan lainnya) hanya sementara,” tegas Supadma Rudana.
“Kita ingin bahwa pengabdian kita kepada jati diri. Pariwisata Bali terfokus kepada kearifan lokal, itu sebagai bahan perjuangan kita. Tokoh Bali agar melihat ini, jangan terfokus menjadi rutinitas. Apa yang kita gaungkan itu (kebudayaan) alat pertahanan bangsa,” ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, saat ini Bali dalam posisi memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali. Seharusnya, RUU ini juga mengawal nilai-nilai budaya di dalamnya.
“Apabila kita berbicara RUU Provinsi Bali, kita harus menjadi pengawal kebudayaan. Tidak hanya sisi politisnya. Esensi seni dan budaya harus digaungkan. Seni dan budaya itu, ketulusan batin kita untuk kebudayaan,” imbuhnya.
Disinggung bahwa dirinya tidak lagi duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata dan kebudayaan, Supadma Rudana menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi masalah serius. Sebab saat ini, dirinya duduk di Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian. Meski begitu, ia tetap bisa mengawal pariwisata dan kebudayaan.
“Saya tidak lagi di Komisi X, tetapi saya masih punya jaringan di Komisi X dan kenal mereka lama, teman-teman di sana masih banyak. Saya sendiri sudah diskusi dengan mereka dan mereka paham perjuangan kita. Kita sudah selesaikan UU Pemajuan Kebudayaan, UU Ekonomi Kreatif, revisi UU Perpustakaan Nasional. Saya sudah titipkan juga UU Sistem Pendidikan, UU Kepariwisataan, UU Cagar Budaya, agar memasukan museum di dalamnya,” tutur alumni Webster University Amerika Serikat ini.
Dengan duduk di Komisi VI DPR RI, Supadma Rudana memastikan dirinya akan tetap mengawal urusan kebudayaan. Ia juga ingin memastikan bahwa kebudayaan dicintai generasi muda.
“Untuk kemuliaan warisan budaya ini, kita harus hadir berkomitmen penuh, seperti Museum Rudana dan museum lainnya. Saya sendiri melihat ke depan, posisi kita sebagai pejuang. Saya anak kandung kebudayaan, saya anak kandung pelestari seni budaya. Saya anak kandung pendirian museum yang ada niatnya menjaga warisan luhur supaya tidak dicuri dan dibajak, yang berdampak pada kondisi bangsa kita kehilangan jatidiri, tidak lagi menjadi bangsa yang besar. Ini yang saya terus berjuang,” kata Supadma Rudana. (KI4)