Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Suara Lantang Ahok dan Sri Mulyani, Togar Situmorang: ‘Teruslah Mengaum’

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sri Mulyani Indrawati, saat ini sedang menjalankan amanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Posisi keduanya diharapkan mampu melakukan terobosan dan kebijakan serta membongkar carut – marut perusahaan milik negara seperti Pertamina, demi menyelamatkan aset atau mengembalikan dana yang dikemplang oleh pihak-pihak tertentu.

Keduanya pun sejauh ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan suara lantang keduanya membuat para pengemplang meradang.

“Sentilan Ahok terkait kontrak BUMN menguntungkan pihak lain, termasuk kontrak yang ada di Pertamina. Itu harus dianggap positif, karena sudah menjadi kewajiban Ahok sebagai Komisaris Pertamina memang mengawasi apa yang salah di perusahaan,” kata advokat yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, di Denpasar, Kamis 9 Desember 2021.

Ahok, demikian advokat senior ini, juga dengan lantang menduga ada kongkalingkong direksi dengan BPK sehingga wajib dipecat.

“Pasti itu pernyataan yang tidak main-main dan wajib ditelusuri oleh aparat hukum untuk membuka dugaan-dugaan tersebut,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, Menteri BUMN Erick Thohir juga menanggapi hal ini dengan positif, sehingga bisa membuka untuk mereview kontrak di Pertamina atau BUMN.

“BUMN memang telah melaporkan kepada penegak hukum dan banyak yang sudah masuk dalam jerat hukum, seperti Direksi ASABRI, Direksi Jiwasraya. Para pelaku sudah dipenjara,” ujar Togar Situmorang.

Menurut dia, peristiwa pelaporan sampai di penjara itu sebatas urusan hukum. Namun terkait masalah utama ASABRI dan Jiwasraya, masih banyak yang belum tersentuh.

“Seperti para korban yang sampai saat ini masih ada penundaan pembayaran. Itu belum termasuk efek perusahaan – perusahaan yang terhubung dengan pelaku dalam kasus tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara hukum,” kata Togar Situmorang.

Advokat yang siap bertarung di Pilgub DKI Jakarta ini kemudian menyentil UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), khususnya Pasal 31.

Merujuk aturan tersebut, tugas seorang Komisaris BUMN adalah mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan kepengurusan dalam Persero, serta memberikan nasehat kepada Direksi.

“Jadi wajar dari hasil pengawasan, Ahok selaku Komisaris sudah sepatutnya bicara atau bahkan segera melaporkan kepada publik atau penegak hukum apabila ada kecurigaan suatu praktik yang merugikan Pertamina,” tegas pemilik Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Bali, Jakarta, dan Bandung ini.

Ia menambahkan, bangsa ini memang memerlukan pejabat yang tegas seperti Ahok dan Sri Mulyani, guna menyikat para pejabat di BUMN yang nakal.

“Pertamina itu adalah BUMN, perusahaan milik negara, dan harusnya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia,” tandas advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Dikatakan, apabila ada yang resah atas temuan Ahok tersebut, tidak perlu langsung mengkomentari apalagi sampai merasa risih.

“Kalau dalam bekerja jadi pejabat di BUMN bersih, tidak perlu risih. Pak Ahok teruslah mengaum, agar terungkap semua kebobrokan lingkungan perusahaan plat merah, sehingga tidak selalu merongrong keuangan negara,” tegasnya.

Selain Ahok, kata dia, ada Sri Mulyani yang ‘on fire’ serta mengincar aset negara yang ditangani para obligor, termasuk aset milik Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad senilai Rp136,4 M. Bahkan lantaran dibidik, membuat marah Fadel Muhammad karena termasuk yang ditagih melunasi hutang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tahun 1998.

Saking marah serta jengkelnya, Fadel Muhammad sangat emosional. Dengan nada suara meninggi ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena dianggap tidak koperatif dengan MPR. Sri Mulyani dua kali mangkir dari undangan rapat, dan telah memangkas anggaran para anggota MPR hingga separuhnya.

Tidak hanya Fadel Muhammad, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pun ikut meradang dan mengecam Sri Mulyani. Ketua MPR RI pantas ikut terusik, mengingat juga punya kolega di Partai Golkar, Aburizal Bakrie, salah satu nama yang dibidik oleh Sri Mulyani untuk melunasi utangnya ke negara.

“Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri. Mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi, begitu sulit di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi,” tandas Togar Situmorang.

“Pak Ahok dan Bu Sri Mulyani, teruslah berjuang untuk negeri tercinta ini, demi kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,” pungkas Togar Situmorang yang memiliki kantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar; Jalan Raya Gumecik Gg Melati Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel; Jalan Teuku Umar Barat Nomor 10, Krobokan; Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gd Piccadilly, Jakarta; serta Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni Kav 18, Antipani, Bandung. (KI-01)

Check Also

Polsek Denbar Jaga Kamtibmas

Denpasar – Kita Indonesia, Sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan diakhiri pekan khususnya dimalam Minggu adalah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *