Home / Nusantara / Sidang SHP Disertasi, Togar Situmorang: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan di Tengah Pandemi
Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Sidang SHP Disertasi, Togar Situmorang: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pembiayaan di Tengah Pandemi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Managing Partner Law Firm Togar Situmorang, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, terus berjuang menyelesaikan studinya di Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bahkan Jumat 3 September 2021, advokat kelahiran Jakarta ini telah menjalani Sidang SHP (Seminar Hasil Penelitian) Disertasi yang berjudul ‘Obligasi Daerah Sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Pemda Bali)’.

“Saya menghaturkan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yang Maha Esa, karena ujian Komisi SHP Disertasi saya dapat berjalan dengan lancar,” kata Togar Situmorang, usai sidang tersebut.

“Tidak lupa saya mengucapan terima kasih kepada Promotor saya Prof Dr Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MHum, Kopromotor 1 Dr I Ketut Westra, SH, MH, Kopromotor 2 Dr Putu Tuni Cakabawa Landra, SH, MHum serta Sekretariat S3 Ilmu Hukum Udayana,” imbuhnya.

Togar Situmorang mengaku sangat senang bisa menyelesaikan sidang SHP ini dengan baik. Namun ia juga menyadari, bahwa ini adalah awal perjuangannya untuk bisa meraih gelar Doktor.

“Perjuangan baru saja dimulai. Tentunya hal ini membuat saya tambah semangat untuk berjuang meraih gelar Doktor,” ujar advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Terkait judul disertasi yang diambilnya, Togar Situmorang menjelaskan bahwa saat ini Indonesia berada dalam keadaan sulit. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, membuat perekonomian menjadi sulit.

‘Saya berharap, mudah-mudahan dengan adanya Disertasi saya yang berjudul “Obligasi Daerah Sebagai Sumber Daya Pembangunan (Studi Kasus Pemda Bali)’ ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucapnya.

Di masa pandemi ini, demikian Togar Situmorang, di Indonesia umumnya dan Bali khususnya telah terjadi penurunan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat pariwisata dunia, kegiatan pariwisata di Bali bahkan lumpuh total.

“Menurut saya, obligasi daerah sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Dengan adanya obligasi ini, pembangunan bidang pariwisata kita tetap berjalan dengan baik. Tentunya seluruh stakeholder mendukung apa yang menjadi paparan saya dalam Disertasi ini,” ujarnya.

Togar Situmorang menyebut, pemanfaatan obligasi di Indonesia adalah alternatif baru untuk menambah keuangan pemerintah daerah. Namun saat ini, belum banyak dilakukan karena pemerintah daerah masih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi lain.

“Pemerintah masih belum mencari alternatif pembiayaan yang lain. Padahal melihat perkembangan pembangunan dan dunia bisnis saat ini, obligasi memiliki potensi karena dapat digunakan dalam rangka membangun daerah produktif, yang dapat menambah keuangan daerah, bukan sebaliknya menjadi beban bagi daerah,” tegas advokat berdarah Batak ini.

“Bagi masyarakat sebagai kreditur, obligasi daerah merupakan alternatif sarana investasi yang dapat mendatangkan penghasilan dengan tingkat risiko yang moderat, sekaligus sebagai wujud partisipasi dalam membangun daerahnya,” imbuh Togar Situmorang.

Konsekuensi hukum penerbitan obligasi daerah, lanjut dia, adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur sesuai dengan batas waktu dan nominal yang dijanjikan, baik kewajiban membayar utang pokok dan juga bunganya.

Karena itu, menurut Togar Situmorang, penggunaan investasi daerah harus diupayakan dengan penuh perhitungan, agar daerah tidak merugi. Investasi daerah sesungguhnya jika dilakukan dengan penuh perhitungan, akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam bidang keuangan.

“Bahkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu dapat mendatangkan keuntungan juga bagi daerah dalam jangka waktu yang lama,” jelas Togar Situmorang.

Seperti diketahui, obligasi pada dasarnya adalah surat utang yang perjanjiannya berlaku untuk jangka panjang dan dapat diterbitkan bukan hanya oleh lembaga swasta, perseorangan. Perusahaan milik negara pun dapat melakukannya, bahkan negara juga dapat menerbitkan obligasi.

Kegiatan bisnis bidang obligasi merupakan upaya bisnis yang termasuk jenis usaha yang baru kembangkan mulai tahun 2000. Dengan bisnis ini, para pebisnis dan juga pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memanfaatkan sektor obligasi sebagai usaha untuk memperoleh tambahan keuangan selain dari PAD.

Menurut Togar Situmorang, jika ini dilakukan di Bali maka akan selaras dengan visi pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yaitu ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Togar Situmorang berpandangan, Bali adalah salah satu daerah penghasil devisa dan penyumbang peningkatan ekonomi terutama dalam sektor pariwisata. Namun sangat disayangkan jika pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan problem yang ditimbulkan.

“Pemerintah daerah juga turut andil dalam problematika ini. Penerbitan obligasi yang bertujuan untuk menambah investasi terutama sektor publik, dapat menimbulkan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi jika tidak dibentengi dengan peraturan hukum yang kuat,” tegas Togar Situmorang.

“Jadi sudah saatnya Bali bangkit dari keterpurukan masalah ekonomi akibat virus corona ini. Semoga dengan adanya hasil penelitian saya ini, bisa menggugah ketertarikan dari pemimpin Bali untuk mengembangkan daerah Bali yang kita cintai ini supaya lebih maju,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta; Jalan Terusan Jakarta Nomor 181, Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani dan Jalan Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; serta Jalan Raya Gumecik, Gg Melati Banjar Gumecik Nomor 8, By Pass Prof IB Mantra, Ketewel, ini. (KI-01)

Check Also

‘Green Cherry Restaurant’, Restoran Fusion Mediterania Asia Pertama yang Dibuka Saat PPKM

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, membuat dunia usaha kelimpungan. Bahkan banyak pengusaha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *