Home / Hukum / Sidang Kasus Meninggalnya Bayi di TPA, JPU Salah Terapkan Pasal

Sidang Kasus Meninggalnya Bayi di TPA, JPU Salah Terapkan Pasal

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sidang lanjutan kasus meninggalnya bayi ENA kembali digelar di Pengadilan Denpasar, Kamis (26/9). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Ni Made Sudiani Putri.

Ada beberapa hal menarik dalam pledoi terdakwa Made Sudiani, sebagaimana dibacakan oleh tim penasihat hukumnya yang terdiri dari K Johny Max Riwoe, SH, Yulius Benyamin Seran, SH, Laurensius Brindisi Deru, SH, dan Naldi Elfian Saban, SH.

Dalam catatan KitaIndonesia.Com, setidaknya ada tiga poin dalam nota pembelaan tersebut yang berpotensi bisa melepaskan terdakwa Made Sudiani dari seluruh tuntutan hukum atas meninggalnya bayi ENA pada tanggal 9 Mei 2019 lalu.

Pertama, soal terdakwa yang tidak berada di tempat kejadian pada saat bayi ENA menghembuskan napas. Kedua, terkait jabatan terdakwa Made Sudiani di Tempat Penitipan Anak Princess House Childcare. Ketiga, terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang oleh tim penasihat hukum terdakwa, menerapkan pasal yang salah.

Menurut Yulius Benyamin Seran, penasihat hukum terdakwa Made Sudiani, kliennya Made Sudiani sesungguhnya tidak sedang berada di lokasi saat bayi ENA meninggal dunia akibat kelalaian pengasuh, Listiani alias Tina, di Tempat Penitipan Anak (TPA) Princess House Childcare.

“Semua rangkaian perbuatan mulai dari membedong, menidurkan, memberikan susu, membungkukkan badan korban dan menengkurapkan seluruhnya dilakukan oleh terdakwa Tina. Sementara pada saat semua rangkaian tindakan itu terjadi, terdakwa Ni Made Sudiani Putri sedang berada di tempat lain dan tidak mengetahuinya,” jelas Benyamin Seran.

Advokat muda ini menambahkan, mengingat kliennya tidak berada di lokasi kejadian ketika peristiwa itu terjadi, maka kliennya tidak boleh dituntut sebagai pelaku yang melakukan delik pidana Pasal 359 KUHP.

“Bahwa unsur yang paling substansial yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum pidana melanggar Pasal 359 KUHP adalah adanya ‘kelalaian atau kealpaan’ dari diri terdakwa dan kelalaian itu haruslah merupakan penyebab langsung timbulnya akibat, in casu matinya korban,” ujarnya.

Sementara fakta yang terungkap di persidangan, demikian Benyamin Seran, ternyata terdakwa Made Sudiani sendiri sedang berada di tempat lain. Terdakwa juga tidak mengetahui ketika korban bayi ENA diperlakukan salah oleh terdakwa Tina.

Ia menegaskan, apa yang disampaikannya sebagaimana juga tertuang dalam pledoi terdakwa bukan bentuk upaya untuk menghindari kliennya dari tanggung jawab. Namun, ia hanya mengemukakan fakta sebenarnya yang terjadi, pada saat kejadian memilukan itu.

“Karena itu, kami berharap hakim dapat mempertimbangkan dan memberikan keputusan yang adil bagi keluarga bayi ENA maupun klien kami, Made Sudiani,” tutur Benyamin Seran.

Selain tidak berada di tempat kejadian, lanjutnya, tuntutan JPU terhadap kliennya juga eror in persona. Ia menjelaskan, TPA Princess House Childcare merupakan badan hukum milik Yayasan Putri Kartini.

Yayasan tersebut didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 3 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Tjokorda Istri Kusuma Angga Rani, SH, MKn, serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Surat Keputusan Nomor AHU – 6377.AH.01.04 tertanggal 12 Oktober 2013.

Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Putri Kartini Nomor 37 tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan Putri Kartini menjalankan kegiatan di bidang Tempat Penitipan Anak dan Play Group.

“Adapun Pengurus Yayasan dipimpin oleh ketua bernama Margono Hidayanto (saksi), sedangkan klien kami terdakwa Made Sudiani adalah sebagai Pembina Yayasan, dan bukan Pengurus Yayasan,” tandas Benyamin Seran.

Berangkat dari fakta hukum ini, lanjut dia, maka TPA Princess House Childcare tidak bisa dikatakan milik terdakwa selaku pribadi melainkan milik Yayasan Putri Kartini. Apalagi terdakwa hanya bertindak sebagai Pembina Yayasan.

“Karena itu seharusnya sejak awal pra penuntutan hingga penuntutan oleh JPU harus mengacu pada UU Tentang Yayasan, sesuai asas hukum lex specialis derogate lex generali,” ujar Benyamin Seran.

Dengan demikian, imbuhnya, untuk menentukan siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan yayasan adalah Pengurus Yayasan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kecuali dalam peristiwa 359 KUHP tersebut, kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa Made Sudiani.

“Maka jelas bahwa selain terdakwa Tina, penyidik harus menarik pihak pengelola Tempat Penitipan Anak Princess House Childcare untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa 359 KUHP tersebut, sesuai amanat Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan yang harus bertanggung jawab adalah pengurus Yayasan Putri Kartini, bukan terdakwa Made Sudiani yang menjabat sebagai Pembina Yayasan,” ucapnya.

Adapun yang bertugas mengawasi pengurus adalah organ pengawas sebagaimana amanat Pasal 40 ayat (1) UU Yayasan, yang menyebutkan bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

“Sementara tugas dan tanggung jawab terdakwa Made Sudiani selaku Pembina Yayasan tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan peristiwa pidana 359 KUHP juncto Pasal 76 D juncto Pasal 77 B UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” tandas Benyamin Seran.

Dikatakan, kewenangan Pembina Yayasan menurut Pasal 28 UU Yayasan, di antaranya membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas. Selain itu, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

“Dengan demikian, jelas bahwa tuntutan JPU eror in persona, sehingga terdakwa Made Sudiani patut dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” tandas Benyamin Seran.

Yang tak kalah menarik, Benyamin Seran juga mengungkap kekeliruan fatal JPU yang salah menerapkan pasal untuk menjerat kliennya, terdakwa Made Sudiani. Pasalnya, dari Surat Tuntutan hingga Dakwaan, JPU justru menjerat terdakwa dengan Pasal 76 D jo Pasal 77 B UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Pasal yang digunakan JPU untuk menjerat klien kami adalah Pasal 76 D jo Pasal 77 B yang justru sangat kontras dengan fakta persidangan dalam perkara ini. Karena sangat jelas bahwa bayi ENA tidak mengalami hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D UU Perlindungan Anak,” kata Benyamin Seran.

Pasal 76 D UU Perlindungan Anak berbunyi ‘setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan Pasal 77 B, mengatur sanksi pidana apabila Pasal 76 D dilanggar.

“In casu, terdakwa Made Sudiani tidak terbukti melanggar Pasal 359 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, apalagi dengan Pasal 76 D juncto Pasal 77 B sangat jauh dari fakta hukum serta terindikasi terjadi kekeliruan yang fatal dalam penerapan pasal dari UU Perlindungan Anak yang justru mengatur tentang delik pidana kekerasan seksual terhadap anak,” tegasnya.

“Maka dari itu, kami memohon Majelis Hakim agar berani menegakkan prinsip hak asasi manusia yang paling fundamental, dengan memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap diri terdakwa Made Sudiani,” pungkas Benyamin Seran (KI5)

Check Also

Perkara Harta Waris di PN Bandung, Klien Law Firm Togar Situmorang Siap Hadirkan Saksi

Bandung (KitaIndonesia.Com) – Sidang lanjutan gugatan Perkara Perdata Nomor 45/ Pdt.G/ 2021 tentang harta waris …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *