Home / Hukum / SETARA Institute: Penindakan Terukur Terhadap Teroris Dibenarkan
Pelaku yang menyerang Mabes Polri. (tangkap layar video)

SETARA Institute: Penindakan Terukur Terhadap Teroris Dibenarkan

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Dua aksi teror lone wolf (tindakan sendiri), terjadi dalam pekan ini. Pertama, bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Kedua, aksi penyerangan di Mabes Polri tanggal 31 Maret 2021.

Lone wolf merupakan strategi mutakhir di kalangan kelompok dan jaringan teroris. Strategi tersebut memungkinkan siapa saja menjadi aktor teroris.

Menurut Ketua SETARA Institute, Hendardi, dua peristiwa teror terakhir di Makassar dan Jakarta ini menunjukkan bahwa kelompok pengusung ideologi teror masih eksis di Indonesia, termasuk dengan menggunakan strategi lone wolf.

Ia menyebut, Jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) adalah salah satu jaringan terorisme yang paling menonjol mengadopsi strategi lone wolf dalam menjalankan tindakan teror.

JAD mengkapitalisasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkannya secara efektif untuk melakukan proses radikalisasi di ruang publik dengan menyasar kelompok-kelompok spesifik, yang memiliki potensi transformasi secara cepat untuk menjadi intoleran aktif, radikal, lalu jihadis dan melakukan amaliyah teror,” papar Hendardi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Ia menambahkan, eksistensi kelompok teroris ini dimungkinkan karena mengendurnya kepekaan dan melemahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, berkembang upaya untuk mendelegitimasi tindakan polisional oleh institusi-institusi keamanan negara dalam menangani terorisme.

Hal itu mendorong masyarakat menjadi permisif, karena berkembang persepsi bahwa terorisme adalah konspirasi atau rekayasa pihak-pihak tertentu,” tegas Hendardi.

Padahal, lanjut dia, dua aksi terakhir misalnya, menunjukkan betapa jejaring itu nyata dan keberadaan mereka membahayakan jiwa masyarakat.

Demi melindungi kepentingan publik dan keselamatan warga, tindakan polisional yang terukur dan akuntabel, untuk melumpuhkan teroris dan jaringannya dibenarkan, (permissible) dalam perpsektif hukum dan hak asasi manusia,” tutur Hendardi.

Namun, imbuhnya, penyesatan opini yang mendeligitimasi tindakan koersif negara dalam menangani aksi terorisme masih terus berlangsung. Hal itu jelas menjadi kampanye distortif atas kinerja pemberantasan terorisme di satu sisi, dan semakin memperluas ruang radikalisasi publik dan memperkuat sikap permisif warga, di sisi lain.

Padahal, ruang-ruang publik yang permisif terhadap intoleransi dan radikalisme merupakan enabling environment atau lingkungan yang membuat dan mempercepat tumbuhnya terorisme dan rekonsolidasi jaringan dan sel-sel tidur terorisme.

Bagi Hendardi, terorisme merupakan musuh bersama. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya dan dukungan bersama jelas dibutuhkan.

Penanganan terorisme, kata dia, mulai dari pencegahan hingga penindakan yang bersifat terukur dan akuntabel, harus dilakukan secara simultan. Ini penting, untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara.

“Masyarakat juga mesti berpartisipasi dalam pencegahan dan aparatur negara harus melakukan tindakan hukum yang akuntabel dan terukur dalam bentuk penindakan. Sinergi demikian akan membentuk imunitas kolektif dari penyebaran terorisme melalui saluran apapun, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti media sosial dan internet,” pungkasnya. (KI-33)

Check Also

Sidang Perkara Kasus Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Dituntut 8 Tahun Penjara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang atas perkara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *