Home / Peristiwa / Nasional / SETARA Institute: Komnas HAM ‘Offside’
Hendardi. (istimewa)

SETARA Institute: Komnas HAM ‘Offside’

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah ‘offside’ dalam menjalankan perannya.

Dalam hal pengaduan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM misalnya, Hendardi menyebut, hal itu justru telah melampaui kewenangan dari komisi itu.

“Komnas HAM telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai KPK terkait proses alih status ASN. Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM l, memang menyebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian,” kata Hendardi, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu 18 Agustus 2021.

“Akan tetapi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilahkan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR,” imbuhnya.

Hendardi berpendapat, siapa saja boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara.

“Namun jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara juga, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara,” ujarnya.

Tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya. Jika tidak ada kewenangan, demikian Hendardi, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tetapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM.

“Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai ‘hero’ dalam kasus-kasus populer,” tuding Hendardi.

Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, kata dia, justru tidak dikerjakan Komnas HAM.

“Jadi tidak heran kalau banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” tegasnya.

Komnas HAM, lanjut Hendardi, sangat gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi justru miskin terobosan.

Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.

Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

“Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” ucapnya.

Khusus dalam kasus pengaduan alih status ASN, menurut Hendardi, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan. Misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Tetapi ingat bahwa dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” pungkas Hendardi. (KI-033)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *