Home / Hukum / Setahun Kasus Premanisme di Rendang, Togar Situmorang Ungkap Banyak Kejanggalan
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Setahun Kasus Premanisme di Rendang, Togar Situmorang Ungkap Banyak Kejanggalan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Masih ingat dengan kasus yang terjadi di samping Polsek Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu 24 Mei 2020 lalu?

Kasus premanisme ini dilaporkan oleh salah seorang warga setempat Wijaya ‘Vijay’ Mataram, ke pihak kepolisian dan berkasnya dinyatakan P21. Vijay melaporkan dugaan tindak kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama atau peristiwa pidana menghancurkan atau merusak lalu lintas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 192 ayat 1 KUHP.

Untuk kasus ini, Vijay mempercayakan advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, bersama tim dari Law Firm Togar Situmorang sebagai penasehat hukumnya.

Setahun berjalan, proses hukum atas kasus ini masih berkutat di ranah persidangan dengan segala ‘dramanya’. Bahkan Togar Situmorang membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi.

Salah satunya adalah terkait sidang secara online yang digelar di Kejaksaan Negeri Karangasem, Selasa 25 Mei 2021. Menurut Togar Situmorang, proses persidangan tersebut berjalan tidak seperti yang direncanakan. Alasannya, kedua terdakwa yakni IWS dan IWT justru tidak hadir di Kejaksaan Negeri Karangasem.

Penasehat hukum Wijaya Mataram sempat menanyakan alasan ketidakhadiran kedua terdakwa. Menurut pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), IWS tidak hadir karena menemani istrinya yang sedang sakit karena terkena virus corona. Adapun IWT tidak hadir, juga dengan alasan menemani IWS di rumah sakit.

“Ini tentu alasan yang janggal, tidak wajar dan terkesan mengada-ada. Apabila memang benar istri dari terdakwa IWS itu sakit karena Covid-19, maka harus dibuktikan dahulu. Dan kalau itu tidak benar, patut diduga terdakwa sudah melecehkan pengadilan,” ujar Togar Situmorang, dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat 28 Mei 2021.

Kejanggalan lain, imbuhnya, kedua saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dalam persidangan adalah saudara kandung dari terdakwa IWS. Padahal, Pasal 168 KUHAP sudah sangat jelas mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya.

“Huruf (a), Keluarga sedarah atau dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,” urai Togar Situmorang.

“Huruf (b), Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, serta (c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,” imbuh advokat kelahiran Jakarta ini.

Yang juga tak kalah janggal, lanjutnya, kedua terdakwa sama sekali tidak ditahan sejak penetapan tersangka oleh polisi maupun berkasnya P21 di kejaksaan. Padahal, terdakwa dikenakan Pasal 170 ayat 1 dan Pasal 192 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun.

“Kenapa terdakwa sama sekali tidak ditahan? Status penahanannya juga tidak jelas, apakah termasuk tahanan kota atau tahanan rumah. Jangan dong persidangan yang terhormat ini dijadikan seolah-olah menjadi suatu dagelan atau sejenisnya. Karena tindakan tersebut jelas akan mencederai penegakan hukum di negeri ini,” tandas Togar Situmorang.

Ia menduga, ada intervensi pihak lain dalam proses hukum atas kasus ini. Jika tidak, maka persidangan perkara ini tidak berlarut-larut.

“Ini adalah persidangan yang terhormat, jangan ada intervensi dari pihak lain. Tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Dan perlu ditekankan juga bahwa Jaksa Penuntut Umum itu adalah pengacara Negara yang harus membela hak-hak dari warga negara, apalagi dalam hal ini sebagai korban, harus dikawal dan dijaga betul-betul. Jangan sampai Negara kalah dengan ormas,” tegas advokat yang sering disapa “Panglima Hukum” ini.

Togar Situmorang bahkan mengharapkan Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Agung RI, Kapolri dan Kapolda Bali untuk memberikan atensi dan perhatian khusus terhadap kasus ini.

“Tolong berikan perlindungan dan keadilan untuk wargamu ini. Dan besar harapan kiranya ke depan pelaku premanisme, tingkah laku premanisme, inisiator premanisme, korban premanisme tidak lagi terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Bali tercinta, sehingga siapapun berani berbuat premanisme memang harus diberikan tindakan yang tegas dan terukur sehingga ada efek jera,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan ini. (KI-01)

Check Also

Sidang Perkara Kasus Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Dituntut 8 Tahun Penjara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang atas perkara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *