Home / Peristiwa / Nasional / Sertifikat Tanah Elektronik, Togar Situmorang: Bisa Picu Masalah Baru
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Sertifikat Tanah Elektronik, Togar Situmorang: Bisa Picu Masalah Baru

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) resmi mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

Berdasarkan ketentuan ini, dalam sertifikat tanah elektronik nantinya akan menggunakan hash code, QR Code, single identity. Akan ada juga ketentuan mengenai penggunaan sertifikat elektronik, kewajiban dan larangannya, hingga penggunaan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen elektronik.

“Kabar yang beredar, aturan mengenai sertifikat tanah elektronik ini diterbitkan tiba-tiba dan tanpa sosialisasi ke masyarakat. Jadi, saya kurang setuju dengan aturan ini. Sebab dikhawatirkan menimbulkan masalah baru,” kata advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA, di Denpasar, Sabtu (6/1/2021).

Menurut dia, masyarakat tidak yakin betul tentang keselamatan miliknya apabila memang betul-betul diganti dengan sertifikat elektronik. Justru akan banyak kemungkinan terjadinya persoalan.

“Petugas BPN gadungan juga rentan meminta sertifikat asli ke masyarakat serta mafia tanah akan banyak bergentayangan,” ujar Togar Situmorang.

Dikatakan, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah yang sangat sempurna. Artinya pemilik sah atas tanah itu harus memegang sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

“Kalau itu diganti menjadi sertifikat elektronik, maka pemilik yang sah tadi memegang apa? Jadi sertifikat elektronik dikeluarkan oleh BPN itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu pasti tidak akan efektif,” tegasnya.

“Lalu, apabila sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik, saat masyarakat akan menjual dan menggadaikan tanah mereka akan kerepotan. Bisa saja lupa barcode atau password. Maka akan timbul masalah bagi masyarakat,” imbuh Togar Situmorang ini.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo baru menggratiskan buku sertifikat untuk masyarakat, walau ada dugaan pungutan dari satu juta sampai satu juta lima ratus rupiah.

“Kalau dibuat sertifikat elektronik, maka masyarakat disuruh bayar berapa lagi? Kondisi ekonomi saat ini sulit dengan aturan jam cari nafkah yang ruwet, dengan segala peraturan berubah – ubah. Lalu, keuntungan dari sertifikat elektronik bagi masyarakat itu apa?” tanya Togar Situmorang.

Ia menambahkan, rakyat berhak menyimpan sertifikat asli yang telah diterbitkan. Sertifikat elektronik, warkah tanah dan lain-lain dalam bentuk elektronik, seharusnya menjadi sistem pelengkap. Tujuannya memudahkan data base tanah di kementerian.

“Jadi, digitalisasi bukan bersifat menggantikan hak rakyat atas sertifikat asli,” ucapnya.

Bagi Togar Situmorang, sistem IT yang dikelola BPN saat ini belum benar-benar aman. Aspek security dan reformasi birokrasi pertanahan yang belum terjamin, berpotensi menghilangkan data-data pemilik tanah.

“Sistem digitalisasi dengan tingkat keamanan yang masih meragukan ini, dan tanpa reformasi birokrasi, sangat rentan disalahgunakan, bahkan dibajak,” tandasnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan saat penerapan E-KTP. Kebijakan E-KTP itu sempat kacau – balau. Bahkan data-data kependudukan masyarakat Indonesia sendiri ragu disimpan di mana.

“Ini yang kita sangat sayangkan dalam perjalanan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kalau bisa menterinya jangan membuat aturan yang membuat gaduh. Kita kan sedang fokus dalam masalah Covid-19, apalagi Bapak Joko Widodo serius menekan tingginya Covid-19,” tegasnya.

Ia juga berharap, ada keterangan di depan publik terkait maksud penyelenggaraan penerapan sertifikat elektronik ini. Jangan sampai isu miring berkeliaran.

“Ini harus jelas. Apakah bisa dilaksanakan secara akuntabel dan transparan? Apakah sudah bertanya ke semua pihak? Yang kita harapkan isu seperti ini, jangan malah membawa masalah di kemudian hari,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar; serta kantor cabang masing-masing di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar Barat; Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99, Jakarta Selatan; Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; serta Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/ RW 007/ 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu. (KI-01)

Check Also

Marak Praktik Pungli, Togar Situmorang Apresiasi Langkah Cepat Presiden Jokowi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Polisi mengamankan 49 orang pelaku pungutan liar (pungli) terhadap para sopir truk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *