Home / Hukum / Serentak, DPD dan DPC PDIP di Bali Laporkan Pembakar Bendera Partai ke Polisi
Pengurus DPD PDIP Provinsi Bali usai melaporkan kasus pembakaran bendera partai ke Polda Bali. (istimewa)

Serentak, DPD dan DPC PDIP di Bali Laporkan Pembakar Bendera Partai ke Polisi

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – DPD PDIP Provinsi Bali melaporkan kasus pembakaran bendera di Jakarta tanggal 24 Juni lalu, ke Polda Bali, Senin (29/6/2020). Laporan serupa juga dilakukan serentak oleh DPC PDIP Kabupaten/ Kota se-Bali ke Polres masing-masing.

Sebelum melapor ke Polda Bali, PDIP menggelar mimbar bebas di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar. Mimbar bebas juga dilakukan oleh pengurus DPC PDIP sebelum mendatangi Polres. Dalam mimbar bebas ini, kader-kader PDIP diberikan kesempatan untuk berorasi.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Provinsi Bali IGN Alit Kesuma Kelakan menjelaskan bahwa kasus pembakaran bendera PDIP berawal dari RUU Haluan Ideologi Pancasila. Banyak yang mengkritisi RUU ini, namun tidak sedikit pula yang mendukungnya.

Ia menegaskan, semua pihak boleh saja kritis menyikapi persoalan di negara ini. Namun sikap kritis itu jangan disampaikan dengan membuat hoaks atau fitnah. Apalagi, sampai melakukan pembakaran bendera partai.

“Ketika bersikap kritis, silakan. Kita adu argumentasi, saling bertukar pikiran. Tapi kalau ada peristiwa di luar konteks, fitnah mengatakan PDIP ini adalah PKI, itu logika yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI ini menambahkan, pembakaran simbol partai merupakan bentuk penghinaan terhadap organisasi secara keseluruhan. Terlebih, PDIP tidak saja berada di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:   Sempat Kritis, Satu Korban Penebasan Meninggal Dunia di RS Sanglah

Sementara itu dalam orasinya dalam mimbar bebas di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Bali, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Provinsi Bali I Wayan Sutena, mendorong aparat penegak hukum agar melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum terkait kasus ini. Itu pula sebabnya, pihaknya sepakat melaporkan kasus ini juga di Bali.

“Kita sudah sepakat secara serentak di Bali bersama DPC PDIP kabupaten/ kota untuk menyampaikan aspirasi ke bapak Kapolda dan Kapolres se-Bali,” ucapnya.

Dikonfirmasi usai mendatangi Mapolda Bali, Alit Kelakan menyebut, laporan kali ini masih berupa pengaduan masyarakat (Dumas) ke Ditreskrimum Polda Bali. Laporan terkait penghinaan simbol partai yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP.

“Saat ini aparatur penegak hukum secara profesional bekerja. Ada dua hal yang kami tekanan, karena ini sudah termasuk penghinaan tentang simbol – simbol partai,” jelas Kelakan.

Ia berharap, kasus ini ditangani sesuai hukum yang berlaku. “Dalam kasus ini, kami minta untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ucapnya. (KI-01)

Check Also

Togar Situmorang Sesalkan Kriminalisasi Advokat

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, menegaskan, profesi advokat merupakan profesi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *