Home / Hukum / Sengketa Tanah di Sesetan, Muhaji Berharap Hakim Memutuskan Secara Adil
Suasana PS perkara sengketa tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak 18, Sesetan, Denpasar. (istimewa)

Sengketa Tanah di Sesetan, Muhaji Berharap Hakim Memutuskan Secara Adil

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sidang perkara sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak 18, Sesetan, Denpasar, kembali dilanjutkan, Jumat 4 Juni 2021. Kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang mengadili gugatan Muhaji melawan Hendra ini melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa.

Selain Majelis Hakim, turut hadir dalam PS tersebut adalah pihak Muhaji selaku penggugat bersama tim kuasa hukum dari Lawfirm Togar Situmorang serta Hendra selaku tergugat didampingi kuasa hukum Ketut Bakuh dari Yayasan Bantuan Hukum Bangli Justice.

Dalam sidang PS ini, Hendra mengungkap fakta yang mendukung kesaksian para saksi di persidangan terdahulu. Hal ini terutama ketika anggota Majelis Hakim Angeliky Handajani Day menanyakan terkait luas tanah yang ditempati Hendra yakni 100 meter persegi yang di atasnya dibangun rumah tinggal keluarga Hendra.

“Siapa yang bangun rumah?” tanya Hakim.  “Gono,” jawab pihak Hendra. Jawaban ini menarik, sebab saat sidang terdahulu di PN Denpasar, keberadaan Gono diragukan.

“Betul Pak Gono yang bangun, saya lanjutkan kontraknya dan ada renovasi sedikit,” jelas Hendra, terkait bangunan yang ditempatinya di atas lahan sengketa tersebut.

Setelah memastikan batas-batas tanah, PS ditutup. Sidang dilanjutkan Senin 7 Juni 2021, dengan agenda memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti tambahan.

Kepada wartawan usai PS, Muhaji berharap Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya terkait perkara ini. Ia menjelaskan, dirinya melayangkan gugatan karena lahan tersebut sah miliknya secara hukum.

Muhaji menjelaskan, ia memperoleh tanah tersebut dari transaksi sah di hadapan Notaris AA Ngurah Gede Widarma, SH, antara Wayan Padma selaku penjual dan Muhaji sebagai pembeli.

“Jadi saya menuntut hak berdasarkan sertifikat yang sudah tertulis atas nama saya (Muhaji) untuk lahan seluas 1,05 meter persegi ini. Saya berharap Majelis Hakim memutuskan secara adil perkara ini,” tutur anggota TNI aktif itu.

Ia menyebut, transaksi pembelian tanah itu dimulai dari tahun 2017. Pada tahun 2017, sertifikat tanah tersebut atas nama Wayan Padma. Selanjutnya pada 2019, Muhaji mengurus balik nama dan terbit tahun 2020.

“Jadi kalau mereka (pihak Hendra, red) mengakui mengontrak dari Fujiama, kenapa tidak menuntut hak kepada Fujiama atau pihak lain dan kenapa ngotot bertahan di lahan yang sudah bersertifikat sah milik saya,” tandasnya.

Sementara di sisi lain, Hendra mengaku menempati rumah itu sejak tahun 2014 dengan cara mengontrak tanah kepada pemiliknya Ketut Gede Fujiama hingga tahun 2047.

Kuasa hukum Hendra, Ketut Bakuh menambahkan, dari pemeriksaan Majelis Hakim telah terungkap bahwa memang berdiri bangunan di atas objek sengketa.

“Memang berdiri bangunan yang telah didiami tergugat (Hendra dan keluarga) jauh sebelum proses transaksi jual beli dilakukan oleh penggugat (Muhaji). Jadi saya kira hak sewa dari Pak Hendra harus dilindungi secara hukum dan wajib undang-undang melindunginnya,” kata Bakuh.

“Artinya, tidak ada klausul atau ketentuan bahwa Hendra harus meninggalkan tempat itu. Apalagi yang menjual bukan Fujiama yang memang mengontrakkan, tetapi oleh pihak lain yang memang tidak ada sangkut pautnya,” imbuhnya.

Sementara itu fakta hukum yang didapati oleh tim kuasa hukum penggugat selama proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim adalah bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh I Ketut Gede Fujiama kepada I Wayan Padma (almarhum) pada tahun 1990.

Hal ini diperkuat dengan adanya Akta Pengikatan Jual Beli yang telah diajukan sebagai salah satu bukti surat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya serta saksi Notaris I Wayan Adnyana yang pada intinya menerangkan “bahwa benar Bapak I Ketut Gede Fujiama telah membuat Akta Pengikatan Jual Beli dengan I Wayan Padma pada tahun 2014 di Kantor Notaris saksi, dimana Perjanjian Jual Beli tersebut didasari atas adanya bukti pembayaran berupa kwitansi yang mana kwitansi tersebut diakui kebenarannya oleh I Ketut Gede Fujiama selaku Penjual serta I Wayan Padma selaku Pembeli”.

Sehingga atas dasar tersebut, sangat jelas bahwa objek sengketa sudah dijual jauh sebelum adanya peristiwa kontrak tanah yang dilakukan oleh Gono dan over kontrak yang dilakukan oleh Hendra. Mengingat tanah tersebut telah dijual kepada I Wayan Padma, maka I Ketut Fede Fujiama tidak berhak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek sengketa tersebut. Artinya, tergugat telah mengontrak objek sengketa dari orang yang salah.

Adapun keterangan saksi tergugat yang bernama Komang Gede Mahardika Putra, yang merupakan anak dari I Ketut Gede Fujiama, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun. Karena tidak pernah menjual sehingga saksi bersama ayahnya membuat pengajuan pemblokiran tanah ketika I Wayan Padma hendak melakukan penyertifikatkan objek sengketa.

Hanya saja keterangan saksi tersebut telah terbantahkan dengan adanya salah satu bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Pencabutan Pemblokiran tahun 2018. Sehingga I Wayan Padma dapat meneruskan proses penyertifikatan atas objek sengketa.

Ada pula Surat Pernyataan tahun 2018 yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut sudah dijual kepada I Wayan Padma. Kedua bukti surat tersebut ditandatangani oleh I Ketut Gede Fujiama.

Kuasa Hukum Penggugat berpendapat jika sudah sangat jelas asal muasal serta kepemilikan atas objek sengketa serta siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut, maka sudah jelas dan terang benderang jika objek sengketa merupakan hak dari Muhaji (Penggugat). (KI-01)

Check Also

Sidang Perkara Kasus Tanah Keranga, Mantan Anggota DPRD Mabar Dituntut 8 Tahun Penjara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang atas perkara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *