Home / Nusantara / Sempat Gaduh Soal Pungutan STLD, Advokat Rudi Hermawan Dukung Desa Adat Pedungan Jaga Kearifan Lokal
Advokat Rudi Hermawan, SH dengan dampingan Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA saat memberikan klarifikasi di Kantor Desa Adat Pedungan. (istimewa)

Sempat Gaduh Soal Pungutan STLD, Advokat Rudi Hermawan Dukung Desa Adat Pedungan Jaga Kearifan Lokal

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Desa Adat Pedungan Denpasar menanggapi bijak soal gaduh pungutan Surat Tanda Lapor Diri (STLD) sebagaimana dibeberkan Advokat Rudi Hermawan, SH melalui pemberitaan di sejumlah media.

Desa Adat Pedungan pun mengundang Rudi Hermawan selaku narasumber atas berita tersebut, guna melakukan klarifikasi di Kantor Desa Adat Pedungan di Jalan Pulau Kawe Nomor 1, Denpasar Selatan.

Semula, Desa Adat Pedungan memberikan undangan secara resmi kepada Rudi Hermawan guna menghadiri pertemuan tersebut pada Sabtu 19 Juni 2021 Pukul 13.00 Wita. Namun dikarenakan Rudi Hermawan tidak dapat datang pada hari tersebut, ia meminta agar pertemuan tersebut ditunda pada Selasa 22 Juni 2021 Pukul 11.00 Wita.

Pertemuan pun dapat berjalan baik. Pertemuan dihadiri oleh Bendesa Adat Desa Adat Pedungan Ir I Gusti Putu Budiarta beserta jajaran serta Ketua MDA (Majelis Desa Adat) Denpasar, perwakilan Lurah Pedungan, para tokoh/ kelian dari seluruh Banjar di Desa Adat Pedungan, Babinkamtibmas dan Babinsa.

Sedangkan Advokat Muda Rudi Hermawan, SH datang dengan pendampingan dari Kantor Togar Situmorang Law Firm seperti Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, Muhammad Arya Wijaya, SH dan Sabam Antonius, SH.

Dalam pertemuan tersebut, Rudi Hermawan mengklarifikasi jika telah terjadi misskomunikasi. Menurut dia, ada perbedaan persepsi antara dirinya dengan Desa Adat Pedungan terkait iuran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta pembuatan Surat Tanda Lapor Diri (STLD).

Hal itu dikarenakan pada saat terjadi Sidak yang dilakukan oleh Desa Adat, dirinya tidak mendapatkan penjelasan sebagaimana yang diharapkan. Namun setelah adanya undangan klarifikasi ini, di mana kemudian adanya pemaparan secara jelas dan gamblang baik oleh Bendesa Adat Desa Pedungan maupun oleh Ketua MDA Denpasar terkait landasan STLD dan iuran tersebut serta mengenai Tri Hita Karana, Rudi Hermawan sebagai warga Krama Tamyu dapat memaklumi hal tersebut.

Rudi Hermawan pun menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh upaya Desa Adat Pedungan untuk menjaga kearifan lokal Desa Adat Pedungan.

“Saya dapat memaklumi kebijakan dari Desa Adat setelah diberikan penjelasan. Dan saya siap mendukung upaya melestarikan dan menjaga kearifan lokal di Desa Adat Pedungan,” ujar advokat muda ini.

Sementara itu Bendesa Adat Desa Adat Pedungan Ir I Gusti Putu Budiarta, saat dikonfirmasi Selasa 22 Juni 2021 malam, mengakui sudah tidak ada permasalahan lagi antara Advokat Rudi Hermawan dengan pihak Desa Adat setelah sebelumnya sempat terjadi misskomunikasi.

Budiarta menjelaskan, pembuatan STLD merupakan bentuk pendataan penduduk pendatang (Duktang) dan sudah sesuai aturan yang ada di Desa Adat. Ia juga menjelaskan tidak ada penahanan KTP milik Advokat Rudi Hermawan sebagaimana berita yang beredar.

“Ditemukan banyak Duktang yang tidak melaporkan diri sehingga dalam rangka pendataan itu diambillah KTP penduduk itu untuk didata berapa jumlah Duktang di wilayah Banjar di Desa Adat Pedungan. Jadi bukan penahanan KTP, tapi itu untuk pendataan Duktang di wilayah Desa Adat Pedungan,” papar Budiarta, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali. (KI-01)

Check Also

421 Ekor Hewan Kurban di Mabar, Ney Asmon: Semuanya Sehat dan Layak Potong

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 421 ekor hewan kurban dipotong untuk perayaan Idul Adha di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *