Home / Hukum / Respons Terduga DPO Lapor Kapolsek Kuta, Pakar Hukum Unud: DPO Harus Diproses!
Pakar pidana Universitas Udayana, Ida Bagus Surya Dharmajay

Respons Terduga DPO Lapor Kapolsek Kuta, Pakar Hukum Unud: DPO Harus Diproses!

Kuta, (KitaIndonesia.com) – Nama Sony, pemilik Toko Mayang Bali Art Market, Jalan Raya Legian 184 Kuta menjadi “buah bibir”. Penyebabnya karena dia melaporkan Kapolsek Kuta AKP Teuku Ricky Fadliansyah ke Bidang Propam Polda Bali. Sosok pria kelahiran Bandung, 27 April 1972 ini diduga adalah oknum yang sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) sederet kasus di Bali. Antara lain penggerebekan tempat judi ketangkasan alias dingdong berkedok tempat pijat atau spa di Jalan Setiabudi Nomor 234, Kuta, Badung pada Sabtu (13/1/2018) pukul 22.30 silam.

Konfirmasi dengan pihak berwenang telah dilakukan media ini terkait status Sony: apakah memang DPO atau yang pemilik Toko Mayang Bali Art Market ini adalah orang berbeda. Sayangnya, Kapolsek Kuta AKP Teuku Ricky Fadliansyah, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali AKBP Sugeng Sudarso, S.H., S.I.K., M.M., Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan, dan Kanitreskrim Polsek Kuta Iptu Putu Ika Prabawa hingga Kamis (30/5) belum memberikan jawaban tegas. Dengan kata lain, Sony Toko Mayang Bali Art Market dan Sony DPO dindong bisa jadi orang yang sama.

Terkait status DPO, pakar pidana Universitas Udayana, Ida Bagus Surya Dharmajaya menekankan beberapa hal. Istilah DPO berfungsi untuk menyatakan adanya seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tidak diketahui keberadaannya sehingga proses hukum tidak dapat berjalan karena mereka tidak bisa dihadirkan. Untuk tersangka merupakan DPO kepolisian, untuk terdakwa DPO kejaksaan sebagai penuntut umum, dan untuk terpidana DPO kejaksaan sebagai eksekutor.

Apakah status DPO yang melekat pada seseorang akan kadaluarsa bila kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan sementara si DPO belum ditangkap? Dharmajaya menegaskan kasus pidana bersifat pribadi alias masing-masing tersangka bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, termasuk dalam hal penyertaan. “Dalam hal penyertaan salah satu pihak yang terlibat, misalnya dalam turut serta, satu orang sudah dipidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak berarti mereka yang masih DPO tidak akan diproses. Mereka harus tetap diproses sampai kasus tersebut daluarsa,” ucapnya. Bila sebuah kasus sudah kadaluarsa barulah secara hukum kasus tersebut harus diberhentikan dan si DPO akan hilang status DPO-nya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masing-masing tindak pidana memiliki batas waktu daluarsa yang berbeda tergantung ancaman pidananya. Ancaman pidana denda, kurungan, penjara maksimal 3 tahun daluwarsanya 6 tahun. Untuk tindak pidana dengan ancaman lebih dari 3 tahun, daluwarsanya 12 tahun. Tindakan pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup daluwarsannya 18 tahun. Sedangkan untuk tidak pidana di bidang percetakan daluwaraanya 1 tahun. “Penghitungan daluwarsa dilakukan dimulai dari terjadinya tindak pidana atau mulai diketahuinya adanya tindak pidana,” ucapnya sembari mengatakan pihak kepolisian sangat memahami hal itu. (ina)

Check Also

Perkara Tanah Keranga, Mantan Bupati Mabar Dituntut 15 Tahun Penjara

Kupang (KitaIndonesia.Com) – Sidang perkara tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat (Mabar) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *