Home / Peristiwa / Nasional / Repdem Desak Menko Perekonomian Cabut Perintah Impor Beras
Sekjen DPN Repdem Abe Tanditasik. (istimewa)

Repdem Desak Menko Perekonomian Cabut Perintah Impor Beras

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) Abe Tanditasik mendesak Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Airlangga Hartarto segera mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.

Menurut Abe Tanditasik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah menegaskan sikapnya bahwa tidak ada impor beras hingga akhir Juni. Hal tersebut mestinya segera ditindaklanjuti oleh Menko Perekonomian.

“Jadi kami menuntut Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras. Menteri Perdagangan juga harus segera membatalkan program impor beras tersebut,” tegas Abe Tanditasik, di Jakarta, Minggu (4/4/2021).

Ia juga meminta kedua menteri itu agar mengakui kesalahannya kepada publik. Jika perlu, demikian Abe Tanditasik, kedua menteri ini bisa dengan sadar mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi karena telah gagal mendukung program kerja Kepala Negara.

“Jika terus berkeras, berarti kedua menteri ini punya kepentingan lain. Pilihannya cuma dua, mundur atau Presiden harus memberhentikan kedua menteri yang tidak sevisi dengan Presiden ini,” tandas Abe Tanditasik.

Ia menyebut, berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras ada yang di berbagai penggilingan mencapai 1,9 juta ton. Sementara dalam panen raya paruh tahun ini, akan menghasilkan beras sekitar 12 juta ton.

Bahkan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso (Buwas), lanjut Abe Tanditasik, stok beras saat ini sekitar 800 ribu ton. Adapun dalam panen raya kali ini, Bulog menargetkan penyerapan 1,4 juta ton beras dari para petani.

“Sehingga cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton. Jauh lebih dari cukup. Dan selama 3 tahun terakhir, Bulog tidak mengimpor beras. Stok beras aman. Tapi harga beli dari petani juga harus diperhatikan. Jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi,” tuturnya.

Abe Tanditasik menambahkan, untuk kebutuhan jangka panjang perlu diversifikasi pertanian. Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah mencanangkan food estate.

Ini artinya, demikian Abe Tanditasik, strategi Presiden Jokowi untuk lepas dari ketergantungan impor pangan sudah dipikirkan dan dikerjakan dengan matang dan jauh hari. Apalagi pemerintah juga sedang mendorong desa wisata agro.

“Sehingga agak aneh kalau kedua menteri yakni Airlangga Hartarto dan Muhammad Lutfi justru lebih mengutamakan impor daripada memanfaatkan potensi produk petani dalam negeri. Mereka seperti tidak ambil pusing dengan nasib petani,” pungkas Abe Tanditasik. (KI-33)

Check Also

BNPB Ingatkan 30 Daerah Waspadai Potensi Bibit Siklon Tropis 94W

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan 30 daerah di Indonesia untuk mewaspadai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *