KITA INDONESIA Mencerdaskan – Merekatkan
Surabaya (KitaIndonesia.Com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu BPN mencatatkan rekor baru. Pasalnya, ketika itu BPN mampu menerbitkan sebanyak 11,2 juta lembar sertifikat hak atas tanah.
Menurut Sofyan Djalil, capaian ini jauh di atas target Presiden Joko Widodo) Jokowi). Khusus untuk tahun 2019, Kepala Negara “hanya” mematok sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan.
“Total produk BPN tahun 2019 mencapai 11,2 juta. Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden,” tutur Sofyan Djalil, dalam laporannya pada acara penyerahan 2.020 lembar sertifikat atas tanah kepada masyarakat di Jawa Timur, di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Gresik, Senin (27/1/2020).
Presiden Jokowi hadir langsung dalam acara tersebut dan menyerahkan langsung sertifikat kepada warga. Dari jumlah sertifikat yang diserahkan, sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk warga Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk warga Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk warga Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk warga Kabupaten Bangkalan. Seluruh sertifikat yang telah diserahkan tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.
“Di Jawa Timur diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk Kabupaten Gresik, tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar,” kata Sofyan Djalil.
Sementara itu dalam penyampaiannya, Presiden Jokowi menyebut, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya, sengketa-sengketa jamak terjadi.
“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.
Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Jokowi memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.
Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden Jokowi berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.
“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa ke luar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” ujar Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (KI4)
