Home / Nusantara / Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, Tiga Lembaga Layangkan Surat Kepada Gubernur Bali
Perwakilan WALHI Bali, KEKAL Bali dan FRONTIER-Bali saat menyampaikan keterangan terkait surat yang dilayangkan kepada Gubernur Bali. (istimewa)

Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, Tiga Lembaga Layangkan Surat Kepada Gubernur Bali

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali bersama Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali, dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER-Bali) melayangkan surat kepada Gubernur Bali Wayan Koster, terkait keberatan dan klarifikasi atas kebijakan yang dilakukan dalam proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Keberatan dan klarifikasi tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/ PUU-XVIII/ 2020 terkait pengujian formil pembentukan UU Cipta Kerja dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pada amar Nomor 7 Putusan Mahakamah Konstitusi menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

“Kami dari WALHI Bali, KEKAL, dan FRONTIER-Bali telah mengirimkan surat kepada Gubernur Bali pada tanggal 27 Januari 2022,” jelas Anak Agung Gede Surya Sentana, dari FRONTIER-Bali, dalam keterangan yang diterima kitaindonesia.com, Jumat 28 Januari 2022.

Surat tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk keberatan dan meminta klarifikasi Gubernur Bali atas upaya meloloskan proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang bertentangan dengan putusan Makamah Konstitusi.

“Surat ini merupakan bentuk keberatan kami kepada Gubernur Bali, dan agar mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu I Made Krisna Dinata, SPd, Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali menjelaskan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya memerintahkan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk tidak melakukan tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

“Proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 Km yang akan melewati 3 kabupaten yakni Badung, Tabanan hingga Jembrana ini diakomodir dan masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional,” urainya.

PP 42 Tahun 2021 tersebut, demikian Krisna Dinata, merupakan salah satu aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

“Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi secara jelas dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, huruf A tentang Sektor Jalan dan Jembatan, Nomor 53. Berdasarkan hal tersebut, proyek Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan proyek strategis,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihaknya melihat Gubernur Bali masih menyelenggarakan tindakan-tindakan yang berpotensi meloloskan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut.

“Adapun tindakan yang dilakukan pihak Gubernur Bali yaitu Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, melalui surat tertanggal 29 November 2021, dan Konsultasi Publik Ulang untuk penetapan lokasi pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, melalui surat tertanggal 10 Januari 2022,” beber Krisna Dinata.

Selanjutnya Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama, SH, MKn, menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menaati seluruh peraturan perundang-undangan.

Melihat tindakan Gubernur Bali, menurut Untung Pratama, menunjukkan bahwa Gubernur Bali telah melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Tindakan tersebut juga memperlihatkan bahwa Wayan Koster adalah sebagai kepala daerah tidak menghormati hukum karena melawan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap melanjutkan proses untuk meloloskan proyek tol Gilimanuk-Mengwi,” tudingnya.

Atas tindakan Gubernur Bali yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap melanjutkan proses pengadaan lahan untuk kepentingan tol Gilimanuk-Mengwi, pihaknya menyatakan keberatan.

Pihaknya meminta Gubernur Bali untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/ PUU-XVIII/ 2020 dengan menghentikan seluruh kegiatan yang berpotensi meloloskan proyek tol Gilimanuk-Mengwi, termasuk konsultasi pengadaan lahan untuk kepentingan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Selanjutnya, memberikan klarifikasi kepada publik atas alasan serta dasar hukum Gubernur Bali melaksanakan konsultasi publik rencana pengadaan lahan untuk pembangunan ruas jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

“Itu poin yang terkandung dalam surat yang kami kirimkan kepada Gubernur Bali,” kata Untung Pratama, sembari menyebut surat tersebut telah diterima dan ditanda tangani oleh staf Gubernur Bali atas nama Rangga. (KI-05)

Check Also

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu, Demokrat Siap Bersinergi dengan Polda Bali

KitaIndonesia.Com – DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *