Home / Peristiwa / Nasional / Presiden: Konflik Tanah Marak Karena Tak Ada Sertifikat
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat kepada masyarakat di Labuan Bajo. (istimewa)

Presiden: Konflik Tanah Marak Karena Tak Ada Sertifikat

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/1/2020). Sebelum kembali ke Jakarta, Kepala Negara menutup rangkaian kunjungannya dengan menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Manggarai Barat.

Menurut Presiden, pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat lantaran masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air.

“Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya pada acara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, itu.

Pada 2015, imbuhnya, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut.

“Artinya, punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” tandas Kepala Negara.

Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus ke luar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu ke luar. Tahun 2018, 7 juta minta ke luar sertifikat, 2019 9 juta harus ke luar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak, terus sengketa lahan,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut adalah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra.

Hadir pula Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara. (KI4)

Check Also

Rencana Bali Dibuka Bagi Wisman, Jamaruli Manihuruk: Petugas Imigrasi Selalu Siap di Lapangan

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Pemerintah berencana membuka pintu bagi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *