Home / Hukum / Presiden Jokowi Cabut Perpres Miras, Mahfud MD: Bukti Pemerintah Tak Alergi Kritik
Menko Polhukam Mahfud MD. (tangkap layar youtube/kemenko polhukam)

Presiden Jokowi Cabut Perpres Miras, Mahfud MD: Bukti Pemerintah Tak Alergi Kritik

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya juga mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras (Miras).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi, dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Perpres ini terbit pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres ini memang tidak mengatur khusus minuman keras, tetapi juga soal penanaman modal.

Namun, disebutkan dalam lampiran terkait industri minuman keras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Keputusan Presiden Jokowi ini, direspons oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu 3 Maret 2021. Menurut dia, apa yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi bukti bahwa pemerintah sesungguhnya tidak alergi kritik.

“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, pemerintah mencabutnya. Jadi, pemerintah tak alergi kritik dan saran,” cuit Mahfud MD.

Pemerintah, menurut dia, menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional sebagai suara rakyat.

“Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” tulisnya.

Bukan hanya dalam kasus Perpres Investasi Miras, lanjut Mahfud MD, Presiden Jokowi juga mendengarkan kritik masyarakat dalam kasus vaksinasi. Kepala Negara juga melakukan hal yang sama.

“Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu,” jelasnya.

Namun, ada yang mengkritik harus gratis semua. Pemerintah menerima kritik itu dan menggratiskan vaksin untuk semua. Tak cukup sampai di situ, kritik pun muncul lagi mengenai vaksinasi mandiri.

“Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Oke, pemerintah izinkan,” tulis Mahfud MD. (KI-01)

Check Also

Pemegang Polis Temui Pihak AJBP, Ini Tujuannya

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Sebanyak 30 orang selaku perwakilan pemegang polis wilayah Bali menemui pihak Asuransi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *