Home / Hukum / Presiden Bentuk Satgas BLBI, Togar Situmorang: ‘Alarm’ Serius Bagi KPK
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Presiden Bentuk Satgas BLBI, Togar Situmorang: ‘Alarm’ Serius Bagi KPK

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan Satgas BLBI ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021, yang diteken oleh Presiden Jokowi, tanggal 6 April 2021.

Satgas ini diberikan masa tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, duduk sebagai pengarah.

Pembentukan Satgas BLBI ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupaya hukum dan atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Pembentukan Satgas BLBI ini menarik perhatian publik, tak terkecuali advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. Menurut dia, pembentukan Satgas ini sangat menarik. Boleh jadi, ini adalah ‘alarm’ bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ketika Bapak Presiden Jokowi teken Keppres untuk membentuk Satgas tagih utang BLBI senilai Rp108 triliun, boleh jadi karena dianggap KPK sudah tidak kredibel lagi mengurus kasus ini,” kata Togar Situmorang, di Law Firm Togar Situmorang Cabang Jakarta, Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99, Gedung Piccadilly, Jakarta Selatan, Selasa 13 April 2021.

“Presiden Jokowi mungkin mulai panas, sudah gerah dengan apa yang dikerjakan oleh KPK. Banyak sekali kasus yang didiamkan dan dihentikan oleh KPK, dan terkait aset-aset atau barang sitaan negara tidak transparan diungkapkan ke publik. Profesionalitas KPK sudah ada di ujung tanduk, kalau tidak mau dikata sudah luntur dan hancur lebur berantakan seperti serpihan kaca aquarium,” imbuhnya.

Menurut Togar Situmorang, kasus BLBI adalah kasus korupsi dengan nilai yang sangat besar. BLBI adalah skema peminjaman uang. Peminjaman uang ini bertujuan baik, yakni untuk memberikan bantuan uang untuk mereka yang mengalami kesulitan mencairkan uang karena krisis 1998.

“Kasus ini cukup ruwet seperti perkara Bank Century yang juga polemiknya terjadi di era Partai Demokrat berkuasa,” ujar Togar Situmorang.

Dengan adanya Satgas BLBI, menurut dia, maka pemerintah ingin adanya penanganan dan pemulihan hak – hak negara berupa tagihan utang ataupun sisa utang yang ada dari dana yang pernah dikemplang oleh para konglomerat. Penyelesaiannya juga diharapkan lebih efektif dan cepat, baik yang sudah ada di dalam negeri ataupun yang masih di luar negeri.

“Kemungkinan besar kenapa Keppres itu diteken oleh Bapak Jokowi, karena adanya hal yang menarik dari SP3 yang dikeluarkan oleh KPK kepada Tersangka BLBI Sjamsul Nursalim, yang mana dulu Sjamsul Nursalim ini diduga merugikan negara Rp4,5 triliun,” kata Togar Situmorang, menduga.

Ia pun mengapresiasi upaya hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Bagi Togar Situmorang, ini adalah bukti keseriusan Kepala Negara untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia tanpa pandang bulu.

Togar Situmorang pun berharap, Satgas BLBI ini dapat bekerja maksimal dan betul-betul mampu membuat terobosan dalam rangka penyelesaian, penanganan, dan juga hak tagih negara atas asset-aset yang ada dari para pengemplang BLBI tersebut.

“Kita harapkan dengan adanya Satgas BLBI ini dapat mempercepat penyelamatan aset negara. Kita tentu mengapresiasi Bapak Jokowi, termasuk pengambilan aset negara yang sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta baik GBK, GRAHADI, dan terakhir TMII. Ini betul-betul bukti keseriusan Bapak Jokowi,” ungkapnya.

Togar Situmorang tak menampik, pemberantasan korupsi di negeri ini memang sulit. Oleh sebab itu, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki hati bersih dan berani untuk memberantasnya.

“Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi kasus korupsi di Indonesia lebih bisa diatasi,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar Selatan, serta cabang di Denpasar, Jakarta, Cirebon, Kalimantan Barat, dan Bandung ini. (KI-33)

Check Also

Klien Dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah, Togar Situmorang: Jangan Balikkan Fakta Hukum!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – PT IK melaporkan CV Mitra Usaha ke Polres Halmahera Tengah. CV Mitra …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *