Home / Politik / Prahara Pengunduran Diri Sekwan Mabar, Pimpinan Dewan Bantah Lakukan Tekanan
Ketua DPRD Manggarai Barat Edistasius Endi bersama Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Darius Angkur dan Marselinus Jeramun saat memberikan keterangan kepada wartawan. (kitaindonesia.com/itho umar)

Prahara Pengunduran Diri Sekwan Mabar, Pimpinan Dewan Bantah Lakukan Tekanan

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur, mendadak menjadi pusat perhatian. Kicauan hingga pengunduran diri Sekretaris DPRD (Sekwan) Manggarai Barat Aleksius Sariyono, pada 17 Februari 2020 lalu, adalah pemicunya.

Tekanan dari anggota dewan yang kadang memaksa mengangkangi aturan, menjadi alasan Sariyono memutuskan meninggalkan jabatan itu. Yang paling membuat Sariyono tak nyaman adalah masalah perjalanan dinas hingga permintaan oknum anggota dewan yang konon ingin mengembalikan mobil dinas agar diganti dengan uang negara.

Lantaran kecewa terus – menerus mendapatkan tekanan, Sariyono memilih mundur dari kursi Sekwan. Bukan itu saja, Sariyono tak mau berhadapan dengan masalah hukum di kemudian hari.

Tak mau prahara ini terus menggelinding liar, Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi, di Gedung Dewan, Selasa, (25/2/2020) sore. Pimpinan Dewan dengan lantang membantah berbagai ocehan Sariyono.

Soal perjalanan dinas misalnya, Wakil Ketua II DPRD Manggarai Barat Marselinus Jeramun membantah adanya pemaksaan dari anggota dewan agar Sekwan menandatangani perjalanan dinas melebihi aturan yang berlaku.

“Soal perjalanan dinas, saya ingin membandingkan, perjalanan dinas saya dalam daerah empat kali, luar daerah lima, ke luar provinsinya 6 hari. Dan itu dasarnya adalah peraturan yang ditetapkan bersama. Jadi, tidak ada pemaksaan,” papar Jeramun.

Ia lalu menjelaskan mekanisme surat dinas diterbitkan. Anggota dewan, kata dia, menyampaikan kepada Pimpinan Dewan bahwa ada kegiatan dan monitoring atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengeluarkan surat memo untuk Sekwan.

“Jadi yang berhubungan dengan Sekwan adalah Pimpinan Dewan, berdasarkan memo tersebut. Sekwan selanjutnya memberikan pertimbangan. Contoh, ini ada undangan dari sini, tetapi kalau misalnya dia masih dalam kegiatan di sini, dia katakan belum bisa. Maka tidak akan ke luar suratnya. Terus pemaksaan seperti apa yang dimaksudkan?” ujar politikus PAN itu.

Jeramun menambahkan, untuk setiap perjalanan dinas anggota dewan harus diketahui Pimpinan Dewan. Bahkan semua anggota dewan hingga staf kesekretariatan, tentu tahu akan hal itu.

“Tidak ada anggota dewan yang langsung ke Sekwan, apalagi staf. Mekanisme yang ada di sini, anggota dewan tidak bisa meminta perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah, langsung kepada Sekwan. Semua harus mendapatkan izin Pimpinan Dewan. Selanjutnya, komunikasi dengan Pimpinan. Tidak ada yang tertutup. Semua staf tahu kalau ada anggota dewan yang melakukan tugas,” urai Jeramun.

Selanjutnya soal sejumlah fasilitas yang diterima Pimpinan Dewan, baik dalam bentuk rumah jabatan maupun kendaraan dinas, Jeramun membantah semua tuduhan Sekwan. Menurut dia, tidak benar ada hal seperti itu.

“Kami di dewan tidak ada masalah dengan hal-hal yang disampaikan ke Sekwan, soal komplain – komplain. Pembicaraan disampaikan di Komisi, di Badan Anggaran, maupun secara terbuka. Mobil kami pakai dan masih layak dipakai. Hanya saja usianya sudah lima tahun. Walaupun itu mogok atau ditilang, ya, tetap dipakai, tidak dikembalikan. Status (mobil) milik Sekretariat Dewan. Manakala Sekretariat bilang ditarik, ya, ditarik. Kalau dibilang masih layak, ya, kami juga tidak bisa ngotot. Begitu juga dengan rumah dinas yang di atas usia dua tahun, kami juga tidak komplain,” tegas Jeramun.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Manggarai Barat Darius Angkur menambahkan, fasilitas berupa rumah dinas yang diterima oleh Pimpinan Dewan sesungguhnya jauh dari kata layak huni.

“Secara pribadi, tidak ada yang dibangga banggakan. Kaca jendela diikat dengan tali. Di rumah (dinas) itu disediakan satu sofa, satu springbed. Utang saya Rp 35 juta di sini. Saya beli sendiri semua peralatannya. Jangan dibesar-besarkan jabatan kami. Soal perjalanan dinas, kami hidup di atas aturan. Yang tidak sesuai aturan tidak mungkin dilakukan,” ujar Darius.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pengunduran diri Sariyono dari jabatan Sekwan Manggarai Barat. Selain itu, terlepas dari dinamika yang berkembang, ia mengingatkan sesama pimpinan dan anggota dewan untuk menjadikan hal ini sebagai bahan refleksi, dalam menjalankan tugas dan mengemban amanah rakyat. (KI21)

Check Also

Maju Mundur Jadwal Pemilu, Sekjend PKP Usulkan Rembuk Nasional

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *