Home / Nusantara / Prahara Dermaga Niaga, FORDICAMM Kirim “Surat Cinta” ke Presiden di Hari Valentine
Ketua FORDICAMM, Dr Alexander Jebadu, SVD, bersama para anggota. (istimewa)

Prahara Dermaga Niaga, FORDICAMM Kirim “Surat Cinta” ke Presiden di Hari Valentine

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Tepat di Hari Valentine, 14 Februari 2020, Forum Cendekiawan Asal Manggarai – Maumere (FORDICAMM) Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero – Maumere, melayangkan “surat cinta” untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan untuk mengucapkan “Selamat Hari Valentine”, namun surat tersebut berisi tentang sikap dan tuntutan FORDICAMM terkait prahara lokasi pembangunan dermaga niaga/ peti kemas di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami menolak, pembangunan pelabuhan niaga di Tanjung Rangko dan mendukung pembangunannya di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar,” kata Ketua FORDICAMM, Dr Alexander Jebadu, SVD, saat dikonfirmasi terkait isi petisi tersebut.

Dosen ekonomi neoliberal Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero – Maumere ini lalu memaparkan secara detail tentang latar belakang hingga tuntutan yang disampaikan dalam petisi tersebut. Menurut dia, forum yang merupakan himpunan para dosen, mahasiswa dan tokoh-tokoh dari profesi lain yang berdomisili di Kabupaten Sikka, Flores, NTT, ini telah mengikuti dengan saksama geliat pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya pembangunan di bidang pariwisata sebagai sektor unggulan.

Dikatakan, dalam rangka pengembangan pembangunan wisata Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, telah membuat beberapa kebijakan publik. Dua di antaranya, menjadi perhatian khusus FORDICAMM.

Pertama, sejak tahun 2011, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah berencana untuk bekerja sama membangun kota Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi sebuah destinasi wisata super premium berkelas dunia.

Kedua, dalam rangka pengembangan Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi destinasi wisata premium berkelas dunia, pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah memutuskan untuk memindahkan pelabuhan niaga/ peti kemas yang selama ini berlokasi di Labuan Bajo ke Desa Bari di Kecamatan Macang Pacar. Tujuannya, agar kota Labuan Bajo ke depan dikhususkan menjadi Pelabuhan Penumpang, serta kota Labuan Bajo dan sekitarnya akan ditata apik untuk tujuan wisata premium berkelas dunia.

Selanjutnya, demikian Alexander Jebadu, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan ini, maka pada tahun 2012 pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan dan dengan mempekerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Jakarta, telah membuat kajian teknis tentang Pelabuhan Liwuliang di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar. Hasil kajian teknis ini menunjukkan bahwa Teluk Liwuliang di Desa Bari memenuhi semua persyaratan teknis untuk dibangun menjadi pelabuhan niaga/ peti kemas. Lautnya dalam dan aman dari amukan gelombang karena Pulau Longos di depannya berdiri kokoh sebagai benteng alamiah.

Masih pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032. Dalam Pasal 10 ayat 3 huruf a diamanatkan bahwa “Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Niaga/ Peti Kemas adalah di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar”, dan pada Pasal 10 ayat 3 huruf b diatur “Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Wisata Internasional adalah di Labuan Bajo”.

Selanjutnya pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025. Perda ini mengatur bahwa lokasi-lokasi di Kecamatan Komodo yang dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata bahari pantai adalah Pulau Bidadari, Pulau Seraya Kecil, Batu Gosok, Wae Cecu, Tanjung Rangko, dan seterusnya.

Alexander Jebadu menyebut, merujuk amanat Perda Nomor 3 Tahun 2014 ini, Tanjung Rangko merupakan bagian dari Kecamatan Komodo di mana kota Labuan Bajo berada, dan dimaksudkan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata premium kelas dunia dan bukan untuk urusan niaga.

Ketua FORDICAMM, Dr Alexander Jebadu, SVD (kiri) dan suasana pembahasan praraha pembangunan dermaga niaga di Manggarai Barat oleh FORDICAMM. (istimewa)

Sayangnya dalam perjalanan, kedua Perda ini justru dilabrak. Lokasi pembangunan dermaga niaga yang sudah final di Desa Bari, justru dipindahkan ke Tanjung Rangko.

Berdasarkan kajian FORDICAMM, demikian Alexander Jebadu, pengalihan lokasi pembangunan dermaga niaga ini dibuat secara sepihak dan melalui sebuah proses yang tidak demokratis, tidak adil, tidak akuntabel, tidak transparan dan tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat seperti yang diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 58. Selain itu, lanjut putra asal Rego, Kecamatan Macang Pacar ini, pemindahan lokasi pembangunan dermaga tersebut juga melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2012 serta melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2014.

“Pengalihan lokasi ini juga mengingkari kehendak baik warga masyarakat Desa Bari di Kecamatan Macang Pacar yang telah memberikan 2 hektar lahan kepada negara secara cuma-cuma tanpa ganti rugi pada tahun 2012, dan kemudian telah menjual 3 hektar lahan pada tahun 2018 dengan harga sangat murah yang berkisar antara Rp 31.000 sampai Rp33.000 per meter persegi kepada negara,” tegas Alexander Jebadu.

Bahkan FORDICAMM mengendus indikasi korupsi sehubungan dengan proses pengalihan pembangunan pelabuhan peti kemas di Kabupaten Manggarai Barat ini dari Desa Bari ke Tanjung Rangko. FORDICAMM mensinyalir, mafia penguasaan tanah oleh para spekulan tanah di sekitar Tanjung Rangko dan kota Labuan Bajo pada umumnya sangat marak.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut serta demi terwujudnya sebuah pembangunan yang adil, demokratis, transparan, akuntabel dan 100 persen untuk rakyat serta berlandaskan hak asasi manusia, FODIRCAMM dengan tegas menolak rencana pemindahan pembangunan pelabuhan niaga/ peti kemas dari Desa Bari ke Tanjung Rangko dan tetap mendukung pembangunannya di Desa Bari.

FORDICAMM, kata Alexander Jebadu, meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pemindahan pembangunan pelabuhan niaga ini karena bertentangan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014. FORDICAMM juga meminta Presiden Jokowi untuk menetapkan Desa Bari sebagai lokasi pembangunan pelabuhan niaga seturut Perda Nomor 9 Tahun 2012.

Selain dialamatkan kepada Presiden Jokowi, petisi FORDICAMM ini juga ditujukan kepada Komisi V DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri PUPR RI, Menteri Kemaritiman dan Investasi RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dan Ketua Komisi Hak Asasi  Manusia di Jakarta. (KI4)

Check Also

Dinas Pemajuan Desa Adat Siap Mendukung Polda Bali Wujudkan Situasi Kondusif

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Tradisi silaturahmi yang dilakukan Polda Bali dalam rangka mewujudkan situasi yang aman …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *