Home / Pendidikan / PPDB 2020: Anak Kandas di Jalur Zonasi, Orangtua Datangi Rumah Nyoman Parta
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta saat menerima orangtua siswa di kediamannya. (istimewa)

PPDB 2020: Anak Kandas di Jalur Zonasi, Orangtua Datangi Rumah Nyoman Parta

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, dikejutkan dengan kehadiran puluhan warga di kediamannya, Jumat (3/7/2020). Setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah orangtua siswa yang gagal masuk SMA Negeri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

Setelah berdialog singkat dengan para orangtua siswa, Nyoman Parta langsung mendampingi mereka menuju Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sayangnya, tak ada pejabat di dinas tersebut yang menerima kehadiran mereka.

Nyoman Parta bersama para orangtua siswa ini pun langsung menuju Gedung DPRD Provinsi Bali. Di gedung dewan, mereka diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta dan anggota Putu Mangku Mertayasa.

Dalam dialog dengan para wakil rakyat itu, para orangtua siswa menyampaikan protes terkait jalur zonasi dalam PPDB kali ini. Sebab anak mereka gagal masuk sekolah negeri, karena sistem ini. Bahkan sudah gagal masuk melalui jalur zonasi, anak-anak mereka juga kandas di jalur nilai raport.

Hal ini menarik, mengingat jalur zonasi sesungguhnya sudah dikurangi jatahnya dari 90 persen tahun lalu menjadi hanya 50 persen saat ini. Adapun jalur nilai raport, dijatah hanya 10 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta saat menerima aspirasi para orangtua siswa di Gedung DPRD Provinsi Bali. (humas dprd bali)

“Kita minta kuota untuk kelas ditambah. Jalur zonasi kan 50 persen. Kasihan anak-anak yang akademisnya mereka besar, jadi kalah karena zonasi,” kata Ely Setyawati, salah satu orangtua siswa, sembari mempersoalkan kuota jalur nilai raport yang hanya 10 persen.

Terkait zonasi, ia mencontohkan di Peguyangan Kangin di mana jarak paling jauh yang diterima sekolah negeri terdekat adalah 1,3 km. Sementara rumahnya berada pada jarak 3 km. Anaknya pun tidak diterima karena jarak ini.

“Kecurigaan kita, ada mungkin permainan untuk menarik koordinat,” tuding Ely.

Ia juga sudah mencoba melalui jalur ranking nilai raport, namun anaknya tetap tidak diterima. Sebab nilai tertinggi yang diterima adalah 37. Adapun anaknya hanya memiliki nilai 33.

Sejumlah orangtua siswa lainnya menyampaikan hal tak jauh berbeda. Mereka berharap agar anak mereka bisa masuk sekolah negeri. Sebab jika terpaksa masuk sekolah swasta, mereka akan kesulitan membiayai di tengah pandemi Covid-19.

Suasana penyampaian aspirasi orangtua siswa di Gedung DPRD Provinsi Bali. (humas dprd bali)

Terhadap aspirasi para orangtua siswa ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta berjanji akan berkoordinasi dengan Kadisdikpora Provinsi Bali, khususnya mengenai daya tampung sekolah negeri.

“Apakah ada daya tampung lebih? Kalau ada, kita akan ajak untuk membuat kesepakatan agar bisa menampung anak-anak yang belum mendapat sekolah negeri ini,” ucapnya.

Budiarta belum bisa memastikan apakah DPRD Provinsi Bali akan mengeluarkan rekomendasi bagi eksekutif untuk menggelar PPDB SMA/SMK Negeri gelombang kedua. Sebab, pihaknya masih akan menunggu kebijakan Gubernur Bali. Berkaca tahun sebelumnya, PPDB gelombang kedua justru banyak membuat sekolah swasta kehilangan siswa baru.

“Biar kita juga tidak meninggalkan swasta, nanti jangan sampai ada itu (kehilangan siswa, red). Lihat saja kebijakan nanti. Mudah-mudahan gubernur nanti ada kebijakan khusus untuk ini,” kata Budiarta.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, memaklumi ketika para orangtua siswa menghendaki anaknya masuk sekolah negeri. Sebab pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendapatan kebanyakan orangtua siswa.

“Saya bisa mengerti kenapa mereka ngotot agar anaknya masuk sekolah  negeri. Sebab banyak dari mereka yang kena PHK dan usahannya tidak jalan selama pandemi Covid-19. Ini mungkin terkait persoalan biaya,” kata anggota Fraksi PDIP DPR RI ini.

“Saya yakin, Gubenur dan DPRD Bali akan mengambil solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” pungkas Nyoman Parta, yang juga mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali. (KI-01)

Check Also

Perempuan, Lingkungan dan Iklim Dunia

Oleh: Rizka Septiana Institut Komunikasi dan Bisnis The London School of Public Relations – Jakarta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *