Home / Hukum / Polresta Bandar Lampung Tahan Seorang Advokat, Togar Situmorang: Stop Kriminalisasi Advokat!
Advokat yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Polresta Bandar Lampung Tahan Seorang Advokat, Togar Situmorang: Stop Kriminalisasi Advokat!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Sebab advokat mengabdikan diri serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri.

Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan.

Demikian disampaikan advokat kondang yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMed, MH, MAP, CLA, di Denpasar. Ia melontarkan hal itu, menyusul penahanan advokat David Sihombing di Polresta Bandar Lampung.

Terkait penahanan ini, pada tanggal 18 Februari 2021 Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang diwakili Ketua Bidang Perlindungan Profesi Advokat Antoni Silo, SH, mendatangi Mapolda Lampung. Ia didampingi sejumlah pengurus DPN Peradi dan Sekretaris DPC Peradi Kota Bandar Lampung Rozali Umar.

Mereka hadir di Polda Lampung dalam rangka memberikan dukungan moril kepada advokat yang sedang ditahan.

“Fenomena institusi Kepolisian memanggil bahkan menangkap advokat itu dimulai setelah adanya kasus Setya Novanto yang menimpa rekan advokat Fredrich Yunadi. Seharusnya institusi lain bisa melihat masing-masing substansi pokok perkara yang dimaksud. Sehingga dalam penerapan hukum itu tidak harus dapat secara terbuka dalam hal memanggil advokat, memeriksa, bahkan menetapkan status apalagi menangkap advokat. Karena ada organisasi advokat yang menaungi advokat itu bekerja,” kata Togar Situmorang.

Selama menjalankan tugas dengan itikad baik, apalagi telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa secara profesional berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani, maka seorang advokat tidak pantas dikriminalisasi.

“Kita dapat lihat juga berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/ PUU-XI/ 2013, advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun secara Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar Pengadilan,” ucapnya.

Karena itu, demikian Togar Situmorang, apa yang terjadi dari banyaknya kasus advokat dilaporkan ini sangat disayangkan.

“Dan saya sebagai anggota Peradi, sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DPN Peradi untuk mengawal setiap kasus yang menjerat setiap anggota advokat demi menjaga marwah profesi advokat sebagai penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim,” ujar advokat berdarah Batak yang juga Dewan Penasehat Forum Batak Intelektual ini.

Padahal dalam ranah hukum Indonesia, lanjut dia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasehat hukum).

Keempat pilar ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jika salah satu pilar patah, menurut Togar Situmorang, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak.

“Oleh sebab itu, untuk seluruh advokat Indonesia, mari kita bersama-sama menjaga marwah profesi kita demi mewujudkan suatu keadilan yang beradab. Stop kriminalisasi terhadap advokat!” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar; serta kantor cabang masing-masing di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar Barat; Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99, Jakarta Selatan; Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; serta Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/ RW 007/ 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu. (KI-01)

Check Also

Klien Togar Situmorang Perjuangkan Keadilan Restoratif, Polsek Kuta Utara Malah Abaikan Peraturan Kapolri?

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Penegakan hukum di negeri masih jauh dari harapan. Pasalnya, tak jarang instrumen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *