Home / Hukum / Polemik RUU KUHP, Togar Situmorang: Pasal 282 Tendensius, Bisa Jadi ‘Ranjau’ Bagi Advokat
Advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA. (istimewa)

Polemik RUU KUHP, Togar Situmorang: Pasal 282 Tendensius, Bisa Jadi ‘Ranjau’ Bagi Advokat

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Hakikat hukum adalah kesejahteraan (ketentraman hidup bersama). Kesejahteraan merupakan manifestasi dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hukum dibentuk sebagai sarana memagari pola tingkah laku manusia yang cenderung liar. Pembatasan pola tingkah laku tersebut dijabarkan dalam bentuk norma – norma. Norma – norma tersebut yang dijadikan patokan, ukuran dan standar manusia untuk berpola tingkah laku dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, suatu peraturan dibuat. Contohnya adalah Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demikian disampaikan advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA, di Denpasar, Rabu 11 Agustus 2021. Ia melontarkan hal ini terkait polemik seputar RUU KUHP yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR RI.

“Seperti yang kita tahu, KUHP yang ada saat ini adalah peninggalan dari penjajah Belanda. Dan sekarang Indonesia berupaya membuat KUHP sendiri dengan adanya RUU KUHP,” kata Togar Situmorang.

Hanya saja, RUU KUHP ini justru menuai polemik. Sejumlah pasal dalam RUU KUHP dipersoalkan publik, karena masih banyak mengandung pasal yang multitafsir alias pasal karet yang justru membawa demokrasi Indonesia menjadi mundur.

Salah satu pasal yang menuai polemik adalah Pasal 282. Menurut Togar Situs, pasal ini sangat tendensius dan bisa menjadi “ranjau” bagi advokat.

“Dengan pasal ini, ke depan profesi advokat rentan dan berpotensi masuk penjara hanya gara-gara membela kliennya. Ancaman ini muncul setelah dalam RUU KUHP khususnya pada pasal 282 yang mengandung frasa pengacara bisa dipidana saat mendampingi klien jika berlaku curang,” ujar Togar Situmorang.

Pasal 282 RUU KUHP mengatur ‘Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang’.

Huruf (a) mengatur ‘Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya’.

Sedangkan huruf (b) mengatur ‘Mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan’.

“Dengan adanya pasal ini, seakan-akan hanya advokat saja yang dapat berlaku curang kepada klien. Padahal klien juga bisa berlaku curang kepada advokat,” kritiknya.

Togar Situmorang sendiri pernah mengalami, di mana ada seorang WNA yang menunjuk Law Firm Togar Situmorang dan sampai mendapatkan prestasi.

Namun klien tersebut malah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana sudah diatur dalam Perjanjian Jasa Hukum serta Surat Kuasa yang telah ditandatangani serta disepakati bersama.

Advokat berdarah Batak ini pun menganggap Pasal 282 RUU KUHP terkesan diskriminatif, prejudice dan tendensius, karena ditujukan hanya kepada advokat. Padahal, pihak yang berlaku curang itu tidak saja dapat dilakukan oleh advokat, tetapi juga bisa dilakukan penegak hukum yang lain seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.

“Pasal ini secara tidak langsung telah mengkriminalisasi profesi advokat. Advokat bukan lagi menjadi profesi yang mulia tetapi profesi yang berpotensi untuk menjadi kriminal dalam penerapan hukum, sehingga jelas itu tidak adil bagi para advokat,” tandasnya.

Apabila Pasal 282 RUU KUHP tetap dipertahankan, demikian Togar Situmorang, maka tidak boleh hanya ditujukan kepada advokat.

“Tetapi juga ditujukan kepada penegak hukum lain yaitu Hakim, Jaksa, Penyidik, Panitra, termasuk klien,” tandas Togar Situmorang.

Menurut dia, Pasal 282 RUU KUHP adalah delik formil, sehingga sangat berbahaya bagi advokat dalam menjalankan tugas. Sebab ketika mendamaikan klien dengan lawannya, bisa terjadi dua kemungkinan.

“Bisa saja terjadi win win atau lose lose. Sehingga karena sesuatu hal kliennya menyetujui untuk lose atau mengalah dalam perjanjian, maka hal ini dapat saja di kemudian hari advokat tersebut dengan mudah dilaporkan oleh kliennya dengan tujuan tertentu, sehingga advokat dalam posisi lemah,” ucapnya.

Dalam praktik, lanjut Togar Situmorang, ada advokat yang berlaku curang terhadap klien dan perlu mendapatkan sanksi, tetapi tidak tepat dikenakan dengan Pasal 282 tersebut. Ada namanya Dewan Kehormatan yang selalu bertindak tegas dan menjatuhkan sanksi kepada advokat, bahkan ada yang dipecat karena berlaku curang. Sebab ada Kode Etik Advokat dalam UU Advokat.

“Melihat hal tersebut, seyogyanya DPR dan pemerintah mengkaji kembali Pasal 282 RUU KUHP, supaya tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar Selatan dan Cabang di Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Gedung Piccadilly, Jakarta, Jalan Terusan Jakarta Nomor 181 Ruko Harmoni, Kav 18, Antipani, Kota Bandung dan Jalam Pengalengan Raya Nomor 355, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. (KI-01)

Check Also

Kriminalisasi Petani Kopsa-M, SETARA Institute: Ujian Lanjutan Visi Presisi Polri

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, visi Presisi Polri tengah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *