Home / Peristiwa / Nasional / Polemik FPI, Togar Situmorang: Bubarkan Jika Tak Ubah Prinsip NKRI Bersyariah!
Pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. (istimewa)

Polemik FPI, Togar Situmorang: Bubarkan Jika Tak Ubah Prinsip NKRI Bersyariah!

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Polemik soal ormas Front Pembela Islam (FPI) tak kunjung berkesudahan. Yang paling anyar, adalah terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas ini yang belum diperpanjang. Menurut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, pemerintah sesungguhnya tidak menolak perpanjangan izin FPI. Hanya saja, pemerintah perlu membahasnya dengan baik. Pembahasan itu sedang dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Di sisi lain, Sekjend Kementerian Agama RI M Nur Kolis Setiawan, mengatakan, semua persyaratan ormas FPI sudah memenuhi aturan. Hal ini setelah merujuk Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.

Hanya saja dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Mendagri Tito Karnavian menyebut masih ada ganjalan dalam proses perpanjangan SKT FPI, terutama terkait AD/ART yang masih mencantumkan prinsip “NKRI bersyariah”. Demikian juga dengan Menko Polkumham Prof Mahfud MD, yang membenarkan bahwa belum bisa menerbitkan izin ormas FPI.

Kondisi ini mendapat catatan khusus dari pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Bagi advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum itu, ada baiknya prinsip FPI yang berbunyi ”NKRI bersyariah” diubah.

“Sebab saya khawatir dengan kelompok lain, yang menimbulkan goyahnya solidaritas kebhinekaan. Menurut saya, kalau prinsip NKRI bersyariah itu tak dihapus, bubarkan saja FPI,” ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Bali, Sabtu (30/11/2019).

Advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini menjelaskan, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya dalam Bab II Pasal 3, sangat jelas diamanatkan bahwa prinsip dan cita – cita ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” jelas Togar Situmorang, yang menerima penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year.

BACA JUGA:   Jokowi: Pemerintah Jaga Kehormatan Pace Mace dan Mama Mama

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini menambahkan, dalam bab II Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2013, juga mengatur soal fungsi ormas. Pasal 6 mengamanatkan, “Ormas berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/ atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

“Saya harap ormas-ormas besar di seluruh Indonesia, bisa memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, agar tercapainya kebhinekaan yang solidaritasnya kuat,” tutur Togar Situmorang, yang juga Ketua Hukum dari RS dr Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur dan juga Ketua Pengcab POSSI Kota Denpasar, Bali ini.

Ia juga berharap, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara. Selain itu, untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan tidak ada pro kontra antara ormas/masyarakat lain.

Togar Situmorang yang masuk daftar Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 bahkan salut dengan pemerintah yang tidak tunduk atau takut kepada ormas tertentu. Itu terbukti ketika pemerintahan periode kedua Jokowi, yang terdiri orang-orang pilihan.

“Pemerintah telah menegakan aturan hukum terkait ormas FPI tanpa tebang pilih, dan hidup masyarakat bisa tenang, tertib, juga damai. Sekali lagi, FPI harus bubar jika tetap pertahankan prinsip NKRI bersyariah. Intoleransi gak boleh hidup di negeri Indonesia ini,” pungkas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar dan Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Kesiman, Denpasar ini. (KI4)

Check Also

BULD DPD RI Gali Masukan DPRD Bali Terkait Penyusunan Perda

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendatangi DPRD …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *