Home / Politik / Pilkada Serentak 2020, Mendagri Cegah Dini Pelanggaran Oleh Petahana
Suasana Worksop Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Gelombang III, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (istimewa)

Pilkada Serentak 2020, Mendagri Cegah Dini Pelanggaran Oleh Petahana

Banjarmasin (KitaIndonesia.Com) – Menteri Dalam Negeri Prof HM Tito Karnavian, PhD, melakukan upaya cegah dini untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran oleh kepala daerah, pejabat negara maupun pejabat daerah dalam kewenangannya, terutama bagi petahana yang akan kembali mencalonkan dirinya, pada Pilkada Serentak 2020.

Upaya cegah dini tersebut salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Surat Edaran tertanggal 21 Januari 2020 ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

“Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020,” jelas Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, usai menghadiri Worksop Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Gelombang III, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/2/2020).

Surat Edaran dimaksud, menurut dia,
sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Surat Edaran ini menegaskan penjelasan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020, dari mulai dukungan Pemda, penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, sampai pada dukungan PNS pada Sekretariat KPU maupun Bawaslu,” beber Bahtiar.

“Ini sekaligus upaya preventif, jangan sampai di kemudian hari ada kepala daerah terutama petahana yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pergantian jabatan, mutasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, SE ini betul-betul harus dipedomani oleh Kepala Daerah terutama yang hendak kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020,” imbuhnya.

Adapun objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah melakukan pergantian (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 ayat (2)).

Sementara itu dalam pasal 71 ayat (3), disebutkan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Meski demikian, larangan itu tidak berlaku jika pengisian jabatan dilakukan karena ada jabatan yang kosong pejabatnya, pejabat yang meninggal dunia, sakit, atau tak dapat menjalankan tugasnya, dengan syarat telah melalui persetujuan Kemendagri. Jabatan diisi agar pelayanan publik tetap berjalan. Jangan sampai karena Pilkada, pelayanan berkurang kualitas.

“Kemendagri mengawal dan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal sebagaimana biasanya walaupun sedang berlangsung proses Pilkada. Proses pemilihan pemimpin daerah setiap lima tahun sekali adalah hal biasa, rutin dilakukan sebagai negara demokrasi,” pungkas Bahtiar. (KI4)

Check Also

Pengurus Perindo Mabar Dilantik, Jonathan Nubathonis: Pergantian Pengurus untuk Maksimalkan Kerja Partai

Labuan Bajo (KitaIndonesia.Com) – Ketua DPW Partai Perindo Provinsi NTT Jonathan Nubathonis melantik pengurus DPD …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *