Home / Hukum / Petrus Golose Nakhodai BNN, Togar Situmorang: Miskinkan Mafia Narkoba dengan UU TPPU
Advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMe, MH, MAP, CLA. (istimewa)

Petrus Golose Nakhodai BNN, Togar Situmorang: Miskinkan Mafia Narkoba dengan UU TPPU

Denpasar (KitaIndonesia.Com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Komjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Petrus Golose menggantikan Komjen Pol Heru Winarko, yang telah pensiun sejak 1 Desember 2020.

Petrus Golose adalah putra Minahasa. Ia lahir di Kota Manado, 27 November 1965. Sebelum menjadi nakhoda BNN, Petrus Golose telah malang melintang dalam urusan pemberantasan terorisme hingga pemberantasan narkoba. Ia bahkan cukup lama menjabat sebagai Kapolda Bali.

Penempatan Petrus Golose sebagai kepala BNN, disambut positif banyak kalangan termasuk advokat senior yang juga pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, SH, CMe, MH, MAP, CLA. Menurut advokat berdarah Batak kelahiran Jakarta ini, Presiden Jokowi sudah tepat memercayakan Petrus Golose sebagai kepala BNN.

“Komjen Pol Petrus Golose bukan nama yang asing dalam kegiatan pemberantasan narkoba di Indonesia. Mantan Kapolda Bali ini pernah menutup Diskotik Akasaka di jantung Kota Denpasar, yang saat itu terindikasi kuat menjadi tempat peredaran narkoba,” kata Togar Situmorang, di Denpasar, Minggu (24/1/2021).

Menurut dia, dedikasi dan komitmen Petrus Golose dalam pemberantasan narkoba sudah tidak diragukan lagi. Ia optimistis, dalam kepemimpinan Petrus Golose, BNN akan lebih bertaring dalam usaha memerangi narkoba.

“Saya sebagai salah satu penggiat organisasi anti narkotika di Indonesia sangat berharap banyak, agar kiprah beliau selanjutnya saat memimpin BNN ke depan bisa memberantas praktik-praktik peredaran dan penggunaan narkoba di tanah air,” harap advokat yang sering disapa Panglima Hukum ini.

Togar Situmorang juga berharap agar ke depan BNN dapat betul-betul memberantas peredaran narkoba serta menjalankan amanah undang-undang terhadap korban penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan hak rehabilitasi. Hal ini, menurut dia, merujuk UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba.

Adapun Pasal 103 menyebutkan bahwa (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

“Ini penting, sehingga status hukum rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika sama dengan hukuman penjara, yakni di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh lembaga kesehatan. Di situ juga, kita berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya,” ujar Togar Situmorang.

Ia berkeyakinan, di tangan Petrus Golose, BNN akan melakukan penegakan hukum secara adil. Apalagi, Petrus Golose telah teruji saat menjadi Kapolda Bali, yakni tegas, konsisten dan tidak ada toleransi terhadap narkoba.

“Jadi dengan keberadaan beliau di lingkungan BNN, diharapkan akan membongkar seluruh jaringan baik itu produsen, distributor bahkan bos-bos besar narkotika untuk diadili di pengadilan dan bila perlu dimiskinkan dengan menjerat mafia narkotika tersebut menggunakan UU TPPU,” tandas Togar Situmorang.

Hal ini penting, kata dia, karena siklus atau peredaran narkotika diduga kebanyakan menggunakan uang yang berasal dari tindakan melawan hukum. Karena itu, ketika saat ditangkap oleh aparat penegak hukum, maka sesuai dengan UU TPPU, dapat dijerat dan dikenakan pemberatan dari tindakan tersebut sesuai dengan asas hukum Lex Specialis Derogate Legi Generalis.

“Kejahatan narkotika termasuk ke dalam extra ordinary crime, sehingga memerlukan penanganan ekstra dan konsisten. Terutama juga pada jaringan-jaringan yang ada di club malam, karena tidak menutup kemungkinan bahwa barang tersebut beredar karena ada pemesan dari tempat itu,” tegas Togar Situmorang.

Ia menambahkan, pola penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat kian variatif dan beragam. Kondisi ini perlu diantisipasi secara khusus dan mesti ditempatkan sebagai tantangan BNN ke depan.

“Saya percaya, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose dan jajarannya di BNN mampu mengemban amanat dan pesan masyarakat Indonesia ini demi kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba,” pungkas CEO & Founder Law Firm Togar Situmorang yang berkantor pusat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A, Renon, Denpasar; serta kantor cabang masing-masing di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Timur; Jalan Malboro Teuku Umar Barat Nomor 10, Denpasar Barat; Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya 99, Jakarta Selatan; Jalan Trans Kalimantan Nomor 3-4, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; serta Jalan Duku Blok Musholla Baitunnur Nomor 160 RT/ RW 007/ 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu. (KI-01)

Check Also

KPK Tetapkan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Penerima Suap dan Gratifikasi

Jakarta (KitaIndonesia.Com) – Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *